Vol. 3 No. 2 (2015): POLEMIK PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA

Articles

• HUBUNGAN KERJA ANTARA KEPALA DESA DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

  Khaeril Anwar

  Abstract viewed: 4377 PDF downloaded: 2700

  DOI : 10.12345/ius.v3i8.208

  • PDF
• PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN MELALUI MEDIASI PERBANKAN

  Luh Putu Vera Astri Pujyanti1 Amelia Kandisa2

  Abstract viewed: 367 PDF downloaded: 443

  DOI : 10.12345/ius.v3i8.209

  • PDF
• KEWENANGAN KEPALA DAERAH MENERBITKAN IZIN USAHA PERKEBUNAN DI HUTAN ADAT

  Dianto Dianto

  Abstract viewed: 152 PDF downloaded: 1160

  DOI : 10.12345/ius.v3i8.210

  • PDF
• PERSPEKTIF KEDUDUKAN DEWAN PENGUPAHAN PROVINSI DALAM PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

  Zainun Zakiya Nugrahayu

  Abstract viewed: 201 PDF downloaded: 358

  DOI : 10.12345/ius.v3i8.211

  • PDF
• PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI PT. PERTAMINA (PERSERO) CABANG BIMA

  Muhammad Fitrah

  Abstract viewed: 1050 PDF downloaded: 1640

  DOI : 10.12345/ius.v3i8.212

  • PDF
• KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

  Ahmad Rosidi

  Abstract viewed: 408 PDF downloaded: 4577

  DOI : 10.12345/ius.v3i8.213

  • PDF
• TANGGUNG GUGAT PENGANGKUT BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 77 TAHUN 2011 TENTANG TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT ANGKUTAN UDARA

  Rhirien Adriani

  Abstract viewed: 279 PDF downloaded: 481

  DOI : 10.12345/ius.v3i8.214

  • PDF
• EKSISTENSI TANAH PECATU DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR (Studi Kasus Di Desa Sukadana Kec. Terara Kab. Lombok Timur)

  Mirza Amelia

  Abstract viewed: 218 PDF downloaded: 468

  DOI : 10.12345/ius.v3i8.215

  • PDF
• PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

  Edy Supriadi

  Abstract viewed: 1113 PDF downloaded: 3103

  DOI : 10.12345/ius.v3i8.216

  • PDF
• POLA PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR PEMEGANG HAK “DE YURE†DENGAN “DE FACTO†PADA LOKASI PROGRAM KONSOLIDASI TANAH DI KOTA MATARAM

  Lalu Harisandi

  Abstract viewed: 258 PDF downloaded: 278

  DOI : 10.12345/ius.v3i8.217

  • PDF
• REDISTRIBUSI TANAH NEGARA OBYEK LANDREFORM DALAM MENDUKUNG PROGRAM REFORMA AGRARIA DI KABUPATEN SUMBAWA

  Sapriadi Sapriadi

  Abstract viewed: 1768 PDF downloaded: 1448

  DOI : 10.12345/ius.v3i8.218

  • PDF
• PELAKSANAAN PRINSIP KEADILAN DALAM PEMBERIAN GANTI RUGI PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi Kasus Pelebaran Jalan Raya di Kota Praya Kabupaten Lombok Tengah)

  Hery Zarkasih

  Abstract viewed: 1081 PDF downloaded: 1870

  DOI : 10.12345/ius.v3i8.219

  • PDF
• KEWENANGAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) MENGUBAH KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI JAWA TIMUR (STUDY KASUS PUTUSAN NO.74/DKPP-PKE-II/2013)

  Lalu Kukuh Sekartadi

  Abstract viewed: 92 PDF downloaded: 1310

  DOI : 10.12345/ius.v3i8.220

  • PDF