Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembelian Rumah Melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli

Abstrak

Perjanjian pendahuuan (PPJB) merupakan suatu bentuk perjanjian yang muncul seiring dengan perkembangan zaman, hal tersebut diperlukan karena belum dapat dipenuhinya ketentuan untuk melangsungkan jual beli di hadapan Pejabat Umum/(PPAT). Dasar hukum PPJB sebagai perjanjian pendahuluan dijelaskan dalam ketentuan UU No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman Pasal 42 ayat (1) serta Kepmenpera No 9 Tahun 1995. PPJB yang dibuat oleh para pihak (developer dan pembeli) merupakan perjanjian yang tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak kewajiban yang tertuang didalamnya serta hak yang akan diperoleh berdasarkan ketentuan Pasal 1320 ayat (1) dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian Pengikatan Jual Beli dibuat guna mengurangi kemungkinan terjadinya sengketa dalam transaksi jual beli baik secara tunai maupun angsuran. Perjanjian permulaan tersebut berisi klausula yang dibutuhkan berdasarkan kepentingan dan kebutuhan para pihak, serta prestasi dan tanggung jawab yang wajib dilaksanakan dan dipenuhi oleh masing-masing pihak. Selain dalam ketentuan KUHPerdata, hukum juga menjamin perlindungan kepada para pembeli sebagai konsumen melalui Undang-Undang No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Lahirnya UUPK untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dan pelaku usaha, selain itu melalui UUPK ini diharapkan dapat menciptakan bargaining position (posisi seimbang) antara keduanya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kekuatan hukum PPJB, serta melihat perlindungan hukum terhadap konsumen pembelian rumah melalui PPJB sebagaimana Putusan Hakim PN Simalungun Nomor. 35/PDT.PLW/2013/PN-SIM.