STATUS OF VILLAGE-OWNED LAND TRANSFER INTO THE DISTRICT GOVERNMENT ASSETS IN KINTAMANI BANGLI BALI

STATUS OF VILLAGE-OWNED LAND TRANSFER INTO THE DISTRICT GOVERNMENT ASSETS IN KINTAMANI BANGLI BALI

Penulis

  • I Nyoman Prabu Buana Rumiartha

DOI:

https://doi.org/10.12345/ius.v2i6.190

Abstrak

The objective of the study is to determine the legal status, and factors inhibiting the transfer
of the villaged-owned land into the asset status of the Local Government in the sub-district of
Kintamani Bangli Bali. This research employs empirical research method. The result of the
study: the legal status of village-owned land transfer into local government assets based on the regulation for the village-owned land. The legal status of land comes from the customary law, while the land transfer regulation relates the state’s right to control the land for the purpose of public interest. The process of the village-owned land transfer into government assets seems to be based on the right to control the land for the purpose of public interest and the regional autonomy administration and decentralization.The provisions described in Article 2 paragraph (4) of Agrarian Law states that the state’s right to control can be delegated to the region and the customary community as required and is not in contradiction with the national interest, in accordance with the Government Regulation. The regulation serves as the basis for customary land administration. The factor hampering the transfer of village-owned land is the absence of legal product for land transfer and in this case is the absence of regional regulation. The external factor is that the land is the primary option for tourism development thus the legal certainty for its transfer has yet to exist..
Keywords: Legal Status, Village-owned Land , & Local Government Asset.

Unduhan

Data unduhan belum tersedia.

Referensi

Ayu Putu Nantri dan I Ketut Sudantra, 1991, “Struktur Organisasi dan Hubungan Antar Lemabaga dalam Desa Adat Gianyarâ€, Laporan Penelitian, Universitas Udayana, Denpasar.

Amidhan & Saafredin Bahar, 2006, Mewujudkan Hak KonstitusionalMasyarakat Hukum Adat, Komnas HAM, Jakarta.

Boedi Harsono, 1982, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Djambatan, Jakarta.

F.W.F, Hunger,1982 , Desa Adat dan Desa Pemerintahan. (terjemahan I Wayan Dangin),tanpa penerbit.

Frans Magnis Suseno. dkk, 2006, Hubungan Struktural Masyarakat Hukum Adat, Suku Bangsa, Bangsa, Dan Negara, Komnas HAM, Jakarta.

Hutagalung Arie Susanti,nyonya dan Markus Gunawan, 2009, ­Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan. Rajawali Pers ed 1-2.

Husen Alting, 2010, Dinamika Hukum Dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas tanah (Masa Lalu,Kini dan Masa Mendatang), LaksBang PRESSindo, cetakan I.

H.Abdurrahman, 1994, Kedudukan Hukum Adat dalam Perundang-undangan Agraria Indonesia, Akademika Pressindo, Jakarta.

I Gde Parimartha,2003, â€Memahami Desa Adat, Desa Dinas dan Desa Pakraman (Suatu Tinjauan Historis Kritis)â€, orasi ilmiah, Universitas Udayana, Kampus Bukit Jimbaran, Hlm. 3-4.

I Made Pasek Diantha, 2001,“Eksistensi Desa Menurut UU No. 22 Tahun 1999†Makalah dalam Seminar Pemerintahan Desa yang diselenggarakan oleh FISIP Warmadewa.

Soepomo. 1981, Bab-Bab Tentang Hukum Adat.,Jakarta. Pradnya Paramita.

Tjokorda Raka Dherana, 1995, Desa Adat dan Awig-awig dalamStruktur Pemerintahan Bali, Upada sastra, Denpasar.

Urip Santoso, 2005, Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah, Cetakan ke 2. Kencana, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang badan hukum hak milik atas tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Hak Adat Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 03 Tahun 2001 dirubah dengan Perda Nomor 3 Tahun 2003.

Diterbitkan

2014-12-19

Cara Mengutip

Rumiartha, I. N. P. B. (2014). STATUS OF VILLAGE-OWNED LAND TRANSFER INTO THE DISTRICT GOVERNMENT ASSETS IN KINTAMANI BANGLI BALI. Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan, 2(3). https://doi.org/10.12345/ius.v2i6.190

Terbitan

Bagian

Articles
Loading...