ISPO Policy on Palm Oil Industry and Biodiesel Development in North Aceh

Abstrak

Lahan perkebunan kelapa sawit dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara luasnya mencapai 33,781.64  hektar yang dikelola dan dikerjakan oleh 11 perusahaan perkebunan kelapa sawit. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/Ot.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System (ISPO), maka sejak saat itu Pemerintah Kabupaten Aceh Utara membangun konsep pembangunan industri kelapa sawit di wilayahnya yang berorientasi sustainability dan pengaruhnya terhadap pengembangan industri biodiesel di Aceh Utara dengan mendorong industri kelapa sawit untuk melakukan sertifikasi ISPO. Namun dalam realitasnya terdapat hambata-hambatan bagi industi kelapa dalam proses ISPO. Tujuan Penelitian ini  untuk menganalisis dan menjelaskan  hambatan, serta peran dan upaya pemkab Aceh Utara dalam mendorong ISPO pada industri kelapa sawit. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan tiga pendekatan yaitu pendekatan identifikasi objek penelitian, pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach), dan pendekatan  taraf sinkronisasi horizontal dan vertikal dan  ialah untuk menampilkan kenyataan. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa,  Pemda Kabupaten Aceh Utara telah memotifasi pengusaha disektor perkebunan kelapa sawit untuk segera melaksanakan sertifikasi ISPO. Namun dalam realitasnya terdapat hambatan yang disebabkan oleh rendahnya kesadaran pengusaha perkebunan sawit dalam menjalankan sertifikasi ISPO. Pemda Aceh Utara telah membentuk tim percepatan implementasi ISPO dan menyiapkan dananya. Tim peneliti melihat pentingnya dibangun kesepahaman antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha disektor  kelapa sawit dalam mewujudkan pembangunan perkebunan sawit berkelanjutan dengan konsep sertifikasi ISPO.