Faktor-Faktor Yang Mempersulit Proses Penegakan Hukum Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Notaris

Nanda Nadia, Rizanizarli Rizanizarli, Yanis Rinaldi

Abstract


Penggunaan media sosial dan situs internet oleh Notaris telah diatur di dalam Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris yang mana membatasi Notaris untuk tidak melakukan publikasi dan promosi diri seperti mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dana tau elektronik dalam bentuk iklan, ucapan selamat, ucapan belasungkawa, ucapan terima kasih, kegiatan pemasaran, kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan maupun olahraga. Namun dalam praktiknya masih saja ada Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempersulit proses penegakan hukum terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempersulit proses penegakan hukum terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik Notaris adalah rendahnya integritas moral Notaris, kurangnya pengawasan Notaris yang ketat, terbatasnya dana anggaran dan sarana prasarana, terbatasnya kewenangan Majelis Pengawas dan Majelis Kehormatan Notaris dan terakhir adalah pasifnya partisipasi masyarakat.


Keywords


Penegakan Hukum; Notaris; Kode Etik; Sosial Media

Full Text:

PDF

References


Buku

Abdul Ghofur Ansari, (2009), Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum dan Etika), UII Press, Yogyakarta.

Bagir Manan, (2007), Persepsi Masyarakat Mengenai Pengadilan dan Peradilan yang Baik, Varia Peradilan, Jakarta.

Barda Nawawi Arif, (2001), Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hakim Hukum Piidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta.

Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Cet. 5, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2007.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, (2005), Balai Pustaka, Jakarta.

E. Sumaryono, (1995), Etika Profesi Hukum, Kanisius, Yogyakarta.

Frans Magnis dkk, (1987), Etika Sosial, PT. Gramedia, Jakarta.

Frengky Pradana Silaturrohim, (2019), Peran Majelis Pengawas Daerah Notaris Dalam Pembinaan Notaris di Wilayah Kabupaten Karanganyar, Publikasi Ilmiah, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 17.

G.H.S. Lumban Tobing, (1999), Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta.

Hikmahanto Juwono, (2006), Penegakan Hukum dalam Kajian Law and Development: Problem dan Fundamen bagi Solusi di Indonesia, Varia Peradilan No.244, Jakarta.

H.M. Agus Santoso, (2012), Hukum, Moral, & Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Kencana, Jakarta.

Ignatius Ridwan Widyadharma, (1991), Hukum Profesi Tentang Profesi Hukum, CV. Wahyu Pratama, Semarang.

Liliana Tedjosaputro, (1995), Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana, Bayu Grafika, Yogyakarta.

Laurensius Arliman S., (2015), Notaris Dan Penegakan Hukum Oleh Hakim, CV Budi Utama, Yogyakarta.

Laurensius Arliman S., (2016), Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana, Jakarta: Deepublish, hlm. 12.

R. Soegono Notodisoerjo, (1993), Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan, Cetakan 2, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet. 5, Jakarta : Kencana, 2009.

Sidaharta Pohan Prastowo, (2002), Standar Disiplin Profesi Hukum, Legal Research Institut, Bandung.

Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, (1993), Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soerjono Soekanto, (2012), Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cetakan kesebelas, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suhrawardi K. Lubis, (2010), Etika Profesi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal, Tesis, Penelitian dan lainnya

Akmelen Zulda Putra, (2012), Akibat Hukum Dari Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Yang Tidak Sesuai Dengan Tata Cara Pembuatan Akta PPAT, Tesis, Semarang: Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, hlm. 85-90, 2010.

Ermasyanto, (2012), Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Proses Jual Beli Tanah, Jurnal Keadilan Progresif, Volume 3 No. 1 Maret 2012, Jakarta: Fakultas Hukum, Universitas Nasional, hlm. 85.

Achmad Ma’arif, Implementasi Kode Etik Notaris Dalam Aktivitas Notaris Sebagai Pejabat Umum, (2011) Tesis, Semarang: Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, hlm. 54

Anggara Wisesa, (2011), Integritas Moral Dalam Konteks Pengambilan Keputusan Etis, Jurnal Manajemen Teknologi, Volume 10 Number 1, hlm. 86.

Anik Suryani, (2016), Peranan Ikatan Notaris Indonesia (INI) Dalam pelaksanaan Tugas Notaris Sesuai Kode Etik, Jurnal Repertorium Volume II No. 2 Juli-Desember 2016, hlm. 20.

Anita, Larangan Notaris Mempromosikan Diri Melalui Internet Berdasar Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik, (2019), Tesis, Yogyakarta: Magister Kenotariatan, Universitas Islam Indonesia, hlm. 3-4.

Cipto Soenaryo, (2015), Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pelayanan Publik Sesuai dengan Moral Etika Profesi dan Undang-Undang, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3, Nomor 1, Tahun 2015, Medan: Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, hlm. 1.

Dengsi Kristina, (2012), Pengaruh Pengawasan dan Pembinaan Notaris Terhadap Pelanggaran Yang Sering Terjadi di DKI Jakarta, Tesis, Depok: Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, hlm. 91.

Endang Purwaningsih, (2015) Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris Notaris di Wilayah Provinsi Banten dan Penegakan Hukumnya, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 27, Nomor 1, Februari 2015, hlm. 26.

Evie Murniaty, (2010), Tanggung Jawab Notaris Dalam Hal Terjadi Pelanggaran Kode Etik, Tesis, Semarang: Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, hlm. 13.

Felisa Haryati, (2012) Pelanggaran Kode Etik Notaris Terkait Persaingan Tidak Sehat Sesama Rekan Notaris Ditinjau Dari Peraturan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), Jurnal Hukum Volkgeist, Volume 3, Nomor 1, Desember 2018, hlm. 81-82.

Frans Hendra Winarta, (2003) Persepsi Masyarakat Terhadap Profesi Hukum di Indonesia, Makalah Up Grading-Refreshing Course Ikatan Notaris Indonesia di Yogyakarta, 22-23 Agustus 2003, hlm. 13.

Hermien Hadiati Koeswadji, (1998), Hak Ingkar dari Notaris dan hubungannya dengan KUHAP, Surabaya, Media Notarist Ikatan Indonesia, hlm. 126.

I Gusti Agung Mas Ewa Jayantiari, I Gusti Ngurah Dharma Laksana, AA Gede Oka Parwata, I Nyoman Wita, (2014), Peran Majelis Pengawas Daerah Dalam Mencegah Pelanggaran Kode Etik Notaris di Kota Makasar, Laporan Penelitian, Denpasar: Magister Kenotariatan, Universitas Udayana, hlm. 2.

Mariana, Darmawan, Suhaimi, (2019), Pengawasan Terhadap Notaris Yang Tidak Membuka Kantor, Jurnal Kanun Ilmu Hukum, Volume 21, Nomor 3 (Desember 2019), hlm. 480-281.

Mardiyah, I Ketut Rni Setiabudhi, Gede Made Swarshana, Sanksi Hukum Terhadap Notaris Yang Melanggar Kewajiban dan Larangan Undang-Undang Jabatan Notaris, (2017) Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan, Volume 2, No. 01 (2017), hlm. 111.

Marisco A. Umbas, (2013), Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Tugas dan Fungsi Notaris, Jurnal Lex Privatum, Volume I/Nomor 4/Oktober/2013, hlm. 73-74.

Nunung Dwi Putri Setyani, (2018), Implementasi Kebijakan Pengawasan Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017, Skripsi, Palembang: Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sriwijaya, hlm. 53.

Okta Jony Firmanzah, (2011) Pelaksanaan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris Terhadap Tugas dan Jabatan Notaris (Studi di Jakarta Timur), Tesis, Semarang: Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, hlm. 104.

Pratiwi Ayuningtya, 2020, “Sanksi Terhadap Notaris dalam Melanggar Kode Etik”, Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Vol. 9, No. 2, hlm. 98.

Ria Trisnomurti, (2012), Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Pengawasan Terhadap Notaris Sebagai Pemegang Pemegang Protokol, Tesis, Makassar: Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, hlm. 124.

Riyan Saputra, Gunawan Djajaputra, (2018), Penegakan Hukum Terhadap Notaris Yang Mempromosikan Diri Melalui Media Sosial, Jurnal Hukum Adigama, Volume 1, Nomor 01 (2018), hlm. 11.

Roby Danil, (2017), Efektivitas Majelis Pengawas Daerah Notaris Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Notaris, Tesis, Padang: Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, hlm. 1.

Ruslan, Peranan dan Fungsi Majelis Pengawas Notaris Wilayah Terhadap Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 5, Volume 1, Tahun 2013, hlm.1.

R. Rizal Isnanto, (2009), Buku Ajar Etika Profesi, Semarang: Program Studi Sistem Komputer, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro, hlm. 6.

Sulhan, Syamsul Bachri, Wiwie Heryani, (2016), Pelaksanaaan Kode Etik Dalam Menjalankan Jabatan Notaris, e-journals, Universitas Hasanuddin, Makassar: Program Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, hlm. 12.

Supriyatna, (2012), Kajian Filosofis Terhadap Standar Perilaku Etis Notaris, Jurnal Yustisia Volume 2 Nomor 3 September-Desember 2012, hlm. 141-142.

Supriyanta, (2015), Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Notaris Oleh Majelis Pengawas Dalam Melaksanakan Jabatan dan Pekerjaannya, Jurnal Eksplorasi, Volume XXVII No. 2, Februari 2015, hlm. 629.

Yogi Priyambodo, Gunarto, (2017), Tinjauan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris di Kabupaten Purbalingga, Jurnal Akta, Volume 4, Nomor 3 September 2017, hlm. 334.

Wiratni Ahmadi, (2000), Pendidikan Magister Kenotariatan, Bandung: Makalah disampaikan pada pengenalan pendidikan Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran, hlm 1-2.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01.HT.03.01 Tahun 2003.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kode Etik Notaris, Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29-30 Mei 2015.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 Tentang pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawsan Notaris




DOI: http://dx.doi.org/10.29303/ius.v9i2.786

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Copyright (c) 2021 nanda nadya nadya

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Web
Analytics Jurnal IUS statcounter

https://ix0.org/toc/2477-815X