Pembayaran Premi Asuransi ’’Banker”S Clause Dalam Perjanjian Kredit ( Kajian Akta Perjanjian kredit PT. Bank Danamon Mataram)

Atin Meriatin Isnaeni

Abstract


Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab dua isu hukum utama yaitu : (1). Pihak manakah yang berkewajiban melakukan pembayaran premi asuransi banker” s clause dalam perjanjian kredit?    (2). Bagaimankah tanggungjawab bank terhadap kelalaiannya untuk menyampaikan tanggal jatuh tempo pembayaran asuransi banker’s calause dalam perjanjian kredit?  Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan metode pendekatan: Pendekatan perundang-undangan (statute approach), Pendekatan konseptual (conceptual approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach).  Hasil penelitian menunjukan 1). Bahwa meskipun pencantuman banker’s clause ditujukan untuk kepentingan pihak Bank, namun kewajiban untuk membayar premi asuransinya merupakan kewajiban pihak debitur pemilik obyek jaminan. 2). Bahwa kelalaian bank dalam menyampaikan tanggal jatuh tempo pembayaran asuransi banker’s clause kepada debitur yang mengakibatkan tidak dapat diclaimnya asuransi obyek jaminan kredit maka debitur dapat menggugat pihak bank atas dasar telah melakukan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatigedaad).


Keywords


Premi; Bankers clause; Perjanjian Kredit

Full Text:

PDF

References


Buku

Akte Perjanjian Perubahan dan terhadap Perpanjangan Kredit antara PT Bank Danamon Mataram Tbk sebagai Pihak Pertama dengan Ratna Trisna Widjaja sebagai Pihak kedua. Akta No. 114 tertanggal 18-5-2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/ PPAT I Gede Sutama, SH

Hermansyah, (2013), Hukum perbankan Nasional Indonesia, Edisi Kedua, Kencana Prenada media group, Jakarta.

Munir Fuady, (1996), Hukum Perkreditan Dan Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Salim HS. (2006), Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUH Perdata. PT. Raja Grapindo Persada, Jakarta.

Yan Pramadya Puspa, (1997), Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang.

Jurnal

Kusuma, R. (2019). Pencantuman Bankers Clause Dalam Perjanjian Kredit. Jatiswara, 34(3), 294-308.

Pratiwi, H., & Budiharto, P. P. (2016). TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ASURANSI DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT PERBANKAN DENGAN ADANYA SYARAT BANKER’S CLAUSE. Diponegoro Law Journal, 5(3), 1-11.

Suryana, N. (2018). Bentuk dan Perbedaan Perjanjian Kredit. Jurnal Hukum, 1(2), 1-11.

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KHUPerd)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, tentang Usaha Perasuransian

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Akta Perjanjian Perubahan dan Perpanjangan Terhadap Perjanjian Kredit, yaitu Akta No. 114 tertanggal 18-5-2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/ PPAT I Gede Sutama, SH




DOI: http://dx.doi.org/10.29303/ius.v9i3.978

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Copyright (c) 2021 Atin Meriatin Isnaeni

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Web
Analytics Jurnal IUS statcounter

https://ix0.org/toc/2477-815X