Parate Eksekusi Pasca Putusan Mahkamah Kostitusi (MK) NO. 18/PUU-XVII/2019 Dan No: 02/PUU-XIX/2021 Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Atas Lembaga Pembiayaan Leasin

Johannes Ibrahim Kosasih, Anak Agung Istri Agung, Anak Agung Sagung Laksmani Dewi

Abstract


Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 tanggal 06 Januari 2020, merupakan sebuah putusan fenomenal yang menghapus kelembagaan parate eksekusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Terhadap putusan ini diajukan kembali oleh pihak ketiga dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan No. 2/PUU-XIX/2021 tanggal 31 Agustus 2021. Kedua putusan tersebut mengeliminasi kedudukan parate eksekusi dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Parate eksekusi merupakan legalitas yang dimiliki lessor dalam upaya melakukan eksekusi bila lessee wanprestasi. Kedudukan parate eksekusi sebagai pranata hukum jaminan pasca putusan Mahkamah Konstitusi merupakan permasalahan hukum dalam penarikan jaminan, yang secara yuridis belum dimiliki oleh lessee. Dari permasalahan diatas, maka tujuan dalam penulisan ini hendak mengkaji kedudukan parate eksekusi pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUUXVII/2019 dan No. 2/PUU-XIX/2021 terhadap hak eksekutorial lessor berdasarkan pranata parate ekekusi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa kedudukan parate eksekusi sebagaimana diatur Pasal 15 Ayat (2) dan (3) UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah dieliminasi dan eksekusi jaminan harus berdasarkan kesepakatan dengan debitur yang telah mengakui wanprestasi atau mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.


Keywords


Fidusia; Sewa Guna Usaha; Parate Eksekusi

Full Text:

PDF

References


Buku

Kosasih, Johannes Ibrahim dan Hassanain Haykal. Bank dan Leasing, Lembaga Keuangan Strategis dalam Praktik Bisnis di Indonesia. Bandung: Mandar Maju. 2020.

Masjchoen Sofwan, Sri Soedewi. Hukum Perdata Tentang Hak Atas Benda. Yogyakarta: Liberty. 1981.

Masychun Sofwan, Sri Soedewi. Hukum Benda. Yogyakarta: Leberty. 1981.

Satrio. Parate Eksekusi Sebagai Sarana Menghadapi Kredit Macet. Bandung.Citra Aditya Bakti. 1993.

Satrio.Hukum Jaminan Kebendaan. Bandung.Citra Aditya Bakti. 2002.

St Dianjung (tjm.). Bank Umum.Jakarta:Bumi Aksara 1995.

Poesoko, Herowati. Dinamika Hukum Parate Executie Obyek Hak Tanggungan. Yogyakarta: Aswaja Pressindo. 2013.

Prodjodikoro, Wirjono. Hukum Perdata Tentang Hak Atas Benda.Jakarta: Intermasa. 1986.

Purwaningsih, Endang. Hukum Bisnis. Jakarta: Ghalia Indonesia.2010.

Artikel Jurnal

Admiral.”Aspek Hukum Kontrak Leasing dan Kontrak Financing”.Jurnal UIR Law Review. Vol.02. No.02. Tahun 2018.

Arifin, Zaenal. “Rekonstruksi Parate Eksekusi Hak Tanggungan Atas Tanah Yang Berbasis Nilai Keadilan”. Jurnal Pembaharuan Hukum. Vol.3. No.2. Tahun 2016.

Anggoro, Teddy.“Parate Eksekusi: Hak Kreditur Yang Menderogasi Hukum Formil (Suatu Pemahaman Dasar dan Mendalam)”. Jurnal Hukum dan Pembangunan FHUI. Vol.37.No.4. Tahun 2007.

Jamaluddin, Fitriani. “Mitigasi Risiko Kredit Perbankan”.Journal of Islamic Economic Law. Vol.3. No.1. Tahun 2018.

Nahrowi. “Permasalahan Hukum Pembiayaan Leasing di Indonesia”.Jurnal Cita Hukum. Vol. I. No.1.Tahun 2013.

Panjaitan, Rose. “Pengaturan dan Pelaksanaan Parate Eksekusi di luar Hukum Acara. Journal Notaire”. Vol.1. No.1 Tahun 2018.

Rahayu, Ika Gustin..”Mitigasi Risiko Pembiayaan Pada Bank Perkreditan Syariah (BPRS) Syafir Cabang Curup”.Journal of Islamic Economic.Vol.3. No.2. Tahun 2018.

Saraswati, Ananda Fitki Ayu. ”Dilematis Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Parate Executie dan Eksekusi Melalui Grosse Akta”. Jurnal Repertorium. Vol.2 No.2.Tahun 2015.

Solukhah, Nur Amin dan Pranoto. “Problematika Hukum Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Terkait Dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 130/PMK.010/2012”. Jurnal Reportorium Vol.7. No.3. Tahun 2015.

Zulaekah, Siti. “Model Mitigasi Risiko Pada Lembaga Penjamin Kredit Di Indonesia”. Vol.30. No.2. Tahun 2018.

Koran

Johannes Ibrahim, ‘Implementasi Putusan MK tentang Fidusia’ Pikiran Rakyat (Bandung, 30 Januari 2020).

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.18/PUU-XVII/2019 perihal perubahan frasa Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. 06 Januari 2020

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel, perihal kekuatan eksekutorial dalam serifikat jaminan fidusia03 Januari 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

__________, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

__________,Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

__________,Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

___________,Het Herziene Indonesisch Reglement (Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui) , Stb 1941-44.

___________,Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.

___________,Surat Keputusan Bersama tiga Menteri yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor Kep-122/MK/IV/1/1974, Nomor 32/M/SK/2/1974 dan Nomor 30/Kpb/I/1974, tertanggal 7 Februari 1974 tentang Perizinan Usaha Leasing.

____________,Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/KMK.013/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing).




DOI: http://dx.doi.org/10.29303/ius.v0i0.971

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Copyright (c) 2022 Johannes Ibrahim Kosasih, Anak Agung Istri Agung, Anak Agung Sagung Laksmani Dewi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Web
Analytics Jurnal IUS statcounter

https://ix0.org/toc/2477-815X

View full indexing services.