Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Suku Laut di Pulau Kelumu Kabupaten Lingga

Winsherly Tan

Abstract


Indonesia merupakan negara yang memiliki komitmen dalam pemenuhan hak pendidikan bagi warga negaranya termasuk untuk anak suku laut. Hak pendidikan telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar. Kabupaten Lingga merupakan salah satu daerah di Provinsi Kepulauan Riau yang masih banyak dikelilingi oleh masyarakat suku laut. Pulau Kelumu adalah salah satu pulau yang berada di Kabupaten Lingga yang masih dihuni oleh masyarakat suku laut. Masyarakat suku laut adalah masyarakat asli di Kabupaten Lingga. Tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis pemenuhan hak pendidikan untuk anak suku laut di Pulau Kelumu Kabupaten Lingga. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dan menggunakan Teori Efektivitas Hukum Oleh Soerjono Soekanto. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemenuhan hak pendidikan bagi anak suku laut di Pulau Kelumu Kabupaten Lingga masih belum efektif jika diukur dengan Teori Efektivitas hukum tersebut, karena kurangnya faktor sarana prasarana yaitu ketersediaan sekolah yang terbatas, masyarakat, dan budaya yang melakukan perkawinan anak hingga menjadikan anak tersebut putus sekolah. Oleh sebab itu, rekomendasinya adalah menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat suku laut, membangun sekolah pada tingkat SMP dan SMA yang berlokasi di wilayah Pulau Kelumu.


Keywords


Suku Laut; Anak; Hak Pendidikan

Full Text:

PDF

References


Buku

Barda Nawawi Arief, (2013), Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung : Citra Aditya.

Beiter, Klaus Dieter. (2005). The Protection of the Right to Education by International Law. Martinus Nijhoff Publisher.

Dhavamony, Mariasusai. (1973). Fenomenologi Agama. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Kelsen, (2006). “Pure Theory of Law (Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif)”, Bandung: Nusamedia dan Nuansa.

Jurnal

Fitri, A. N., Riana, A. W., & Fedryansyah, M. (2015). Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak. Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 2(1).

Supriyanto, B. H. (2016). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia. Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, 2(3), 151-168.

Short, D. Researching and studying human rights: interdisciplinary insight. Contemporary Challenges in Securing Human Rights, 7.

Indriyani, D. (2017). Hak Asasi Manusia dalam Memperoleh Pendidikan. Jurnal Pendidikan Hukum, Politik dan Kewarganegaraan, 7, 1-12.

Sujatmoko, E. (2016). Hak warga negara dalam memperoleh pendidikan. Jurnal Konstitusi, 7(1), 181-212.

Fitri Nurul Afni, (2020). “Kepercayaan Animisme Masyarakat Postkolonial Jawa Dalam Novel Entrok Karya Okky Madasari”, Jurnal Parafrase, Volume 20 Nomor 1, Mei 2020.

Azhari, I., Sihite, O., & Tanjung, I. L. (2018). Perubahan Pola Permukiman Orang Laut Suku Duano. JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial, 10(2), 223-234.

Elsera, M. (2019). Suku Laut di Dusun Linau Batu Desa Tanjungkelit, Kabupaten Lingga Provinsi Kepri. Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, 3(2), 1-19.

Nadziroh, N., Chairiyah, C., & Pratomo, W. (2018). Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pendidikan Dasar di Indonesia. Trihayu, 4(3), 259091.

Nurkholis, N. (2013). Pendidikan dalam upaya memajukan teknologi. Jurnal kependidikan, 1(1), 24-44.

Hutagaol, N. M. (2018). Strategi Adaptasi Orang Laut di Batam. MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial, 2(1), 11-19.

Hadi, S. (2017). Hak Mendapatkan Pendidikan Tinjauan Epistimologi dan Aksiologi Filsafat Pendidikan Islam. Palapa, 5(2), 78-91.

Ali, S. K. (2013). Cultural and Educational Rights of Minorities: A Human Right and Constitutional Law Perspective. Indian Journal for Social Studies and Humanities, ISSN, (2277-7458).

Website

BPK RI, “Provinsi Kepulauan Riau”, https://kepri.bpk.go.id/provinsi-kepulauan-riau/, diunduh 9 Agustus 2021.

Kementerian Kelautan dan Perikanan, “Suku Laut Mengarungi Kehidupan Selingkar Sampan”, https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/Dit%20P4K -PRL/Publikasi/Buku%20Suku%20Laut%202020_Publish_p4k.pdf, Hlm 5.

RPJMD KABUPATEN LINGGA 2016-2021, “Gambaran Umum Kondisi Daerah”,

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/5.%20Bab%20II%20 Gambaran%20Umum%20 Kondisi%20Daerah.pdf, diunduh 9 Agustus 2021.

Satya Arinanto, “Hak Atas Pendidikan Sebagai Hak Asasi Manusia dan Implementasi Dalam Perspektif Provinsi

Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)”, file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/1324-2578-1-SM.pdf.

Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945

Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Indonesia, Undang-Undnag Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar




DOI: http://dx.doi.org/10.29303/ius.v9i3.948

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Copyright (c) 2021 Winsherly Tan

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Web
Analytics Jurnal IUS statcounter

https://ix0.org/toc/2477-815X