Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Suku Laut di Pulau Kelumu Kabupaten Lingga
Keywords:
Suku Laut, Anak, Hak PendidikanAbstract
Indonesia merupakan negara yang memiliki komitmen dalam pemenuhan hak pendidikan bagi warga negaranya termasuk untuk anak suku laut. Hak pendidikan telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar. Kabupaten Lingga merupakan salah satu daerah di Provinsi Kepulauan Riau yang masih banyak dikelilingi oleh masyarakat suku laut. Pulau Kelumu adalah salah satu pulau yang berada di Kabupaten Lingga yang masih dihuni oleh masyarakat suku laut. Masyarakat suku laut adalah masyarakat asli di Kabupaten Lingga. Tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis pemenuhan hak pendidikan untuk anak suku laut di Pulau Kelumu Kabupaten Lingga. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dan menggunakan Teori Efektivitas Hukum Oleh Soerjono Soekanto. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemenuhan hak pendidikan bagi anak suku laut di Pulau Kelumu Kabupaten Lingga masih belum efektif jika diukur dengan Teori Efektivitas hukum tersebut, karena kurangnya faktor sarana prasarana yaitu ketersediaan sekolah yang terbatas, masyarakat, dan budaya yang melakukan perkawinan anak hingga menjadikan anak tersebut putus sekolah. Oleh sebab itu, rekomendasinya adalah menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat suku laut, membangun sekolah pada tingkat SMP dan SMA yang berlokasi di wilayah Pulau Kelumu.
Downloads
References
Buku
Barda Nawawi Arief, (2013), Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung : Citra Aditya.
Beiter, Klaus Dieter. (2005). The Protection of the Right to Education by International Law. Martinus Nijhoff Publisher.
Dhavamony, Mariasusai. (1973). Fenomenologi Agama. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
Kelsen, (2006). “Pure Theory of Law (Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif)â€, Bandung: Nusamedia dan Nuansa.
Jurnal
Fitri, A. N., Riana, A. W., & Fedryansyah, M. (2015). Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak. Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 2(1).
Supriyanto, B. H. (2016). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia. Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, 2(3), 151-168.
Short, D. Researching and studying human rights: interdisciplinary insight. Contemporary Challenges in Securing Human Rights, 7.
Indriyani, D. (2017). Hak Asasi Manusia dalam Memperoleh Pendidikan. Jurnal Pendidikan Hukum, Politik dan Kewarganegaraan, 7, 1-12.
Sujatmoko, E. (2016). Hak warga negara dalam memperoleh pendidikan. Jurnal Konstitusi, 7(1), 181-212.
Fitri Nurul Afni, (2020). “Kepercayaan Animisme Masyarakat Postkolonial Jawa Dalam Novel Entrok Karya Okky Madasariâ€, Jurnal Parafrase, Volume 20 Nomor 1, Mei 2020.
Azhari, I., Sihite, O., & Tanjung, I. L. (2018). Perubahan Pola Permukiman Orang Laut Suku Duano. JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial, 10(2), 223-234.
Elsera, M. (2019). Suku Laut di Dusun Linau Batu Desa Tanjungkelit, Kabupaten Lingga Provinsi Kepri. Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, 3(2), 1-19.
Nadziroh, N., Chairiyah, C., & Pratomo, W. (2018). Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pendidikan Dasar di Indonesia. Trihayu, 4(3), 259091.
Nurkholis, N. (2013). Pendidikan dalam upaya memajukan teknologi. Jurnal kependidikan, 1(1), 24-44.
Hutagaol, N. M. (2018). Strategi Adaptasi Orang Laut di Batam. MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial, 2(1), 11-19.
Hadi, S. (2017). Hak Mendapatkan Pendidikan Tinjauan Epistimologi dan Aksiologi Filsafat Pendidikan Islam. Palapa, 5(2), 78-91.
Ali, S. K. (2013). Cultural and Educational Rights of Minorities: A Human Right and Constitutional Law Perspective. Indian Journal for Social Studies and Humanities, ISSN, (2277-7458).
Website
BPK RI, “Provinsi Kepulauan Riauâ€, https://kepri.bpk.go.id/provinsi-kepulauan-riau/, diunduh 9 Agustus 2021.
Kementerian Kelautan dan Perikanan, “Suku Laut Mengarungi Kehidupan Selingkar Sampanâ€, https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/Dit%20P4K -PRL/Publikasi/Buku%20Suku%20Laut%202020_Publish_p4k.pdf, Hlm 5.
RPJMD KABUPATEN LINGGA 2016-2021, “Gambaran Umum Kondisi Daerahâ€,
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/5.%20Bab%20II%20 Gambaran%20Umum%20 Kondisi%20Daerah.pdf, diunduh 9 Agustus 2021.
Satya Arinanto, “Hak Atas Pendidikan Sebagai Hak Asasi Manusia dan Implementasi Dalam Perspektif Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)â€, file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/1324-2578-1-SM.pdf.
Perundang-undangan
Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945
Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
Indonesia, Undang-Undnag Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar
Published
How to Cite
Issue
Section
The authors hold the copyright. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal. How ever the author should affirming that the article is their original work should accompany the article via online submission form. Authors are permitted to share a Preprint of their article anywhere at any time. Link Declaration of originality (PDF)
