Ancaman Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pengambilan Paksa Jenazah Pasien Suspek Dan Probable Covid-19

Asmuni Asmuni, Budi Pramono

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang jenazah pasien Suspek/Probable Covid-19 dalam Protokol Covid-19 dan tanggungjawab pelaku pengambilan paksa jenazah pasien Suspek/Probable dalam hukum pidana. Penelitian ini merupakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan norma-norma dalam hukum positif dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan bahan hukum sekunder dengan primer. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conseptual approach). Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa jenazah pasien tersebut merupakan jenazah suspek/probable Covid-19, harus diperlakukan seperti Jenazah Covid-19 sampai ada hasil dari tes swab untuk memenuhi hak-hak jenazah, Tanggungjawab pelaku pengambilan paksa jenazah pasien suspek/probable dalam hukum pidana dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.


Keywords


criminal sanctions; covid-19 corpses; suspect covid-19

Full Text:

PDF

References


Buku

A Zainal Abidin Farid, (1995), Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta.

Hanafi Amrani, (2019), Politik Pembaharuan Hukum Pidana, Jakarta, UII Press, Hans Kelsen, (2008), Pure Theory of Law, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung.

Leden Marpaung, (1991), Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik), Sinar Grafika, Jakarta.

M. Abdul Kholiq dalam Ismu Gunandi dan Jonaedi Efendi, (2014), Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Kencana Prenamedia Group 2014, Jakarta.

R. Soesilo, (1994), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor.

Satjipto Rahardjo, (2000), Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sudarto, (1990), Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang.

T. OIhromi, (2016), Pokok-Pokok Antropologi Budaya, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Jurnal

Susilo, A., Rumende, C. M., Pitoyo, C. W., Santoso, W. D., Yulianti, M., Herikurniawan, H., ... & Yunihastuti, E. (2020). Coronavirus disease 2019: Tinjauan literatur terkini. Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, 7(1), 45-67.

Ahmad Bahiej, (2006), Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materil di Indonesia, JurnalSosio-Religia,https://www.researchgate.net/publication/315694014_Sejarah_dan_Problematika_Hukum_Pidana_Materiel_di_Indonesia , Vol 5, No 2, hlm. 15, diakses pada 5 Agustus 2021.

Rohman, A. (2020). Pola Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Bidang Minyak Dan Gas Bumi Di Kalimantan Utara. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 8(2), 225-243, diakses pada 7 Agustus 2021.

Ubwarin, E., & Corputty, P. (2020). Pertangungjawaban Pidana Dalam Keadaan Darurat Bencana Covid-19. Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 9(1), 1-6. diakses pada 17 Agustus 2021.

Yazid, F. (2020). Penerapan sanksi pidana terhadap pengambilan paksa jenasah pasien covid-19 di Indonesia. Jurnal Belo, 6(1), 60-72. diakses pada 22 Agustus 2021.

Navisa, F. D., & Nafisah, R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Keluarga Jenazah Yang Terkena Dampak Covid-19 Atas Penolakan Pemakaman. Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 3(2), 137-149.

Taqiuddin, H. U. (2017). Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan), 1(2). diakses pada 19 Agustus 2021.

I Wayan P. Windia, et al, (2015), Buku Ajar Hukum dan Kebudayaan, https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_dir/a076d7db2ddcc61a62b8286acdd11d43.pdf, diakes pada 17 Agustus.

Harahap, I. L. (2020). Pencegahan dan pengendalian infeksi pada jenazah pasien covid-19. Jurnal Kedokteran, 9(3), 215-219. Diakses pada 17 Agustus 2021.

Millah, I. A. (2020). Penanggulangan Kejahatan Di Masa Pandemi Covid-19 (Dalam Perspektif Kriminologi Dan Viktimologi). Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 6(2), 497-513.

Kadek Widya Antari, et al, (2019), Tinjauan Yuridis Mengenai Antynomy Nomen (Konflik Norma), antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar -Dasar Pokok Agraria dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Terkait Jangka Waktu Perolehan Hak Atas Tanah, Jurnal Komunitas Yustisia, https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28775 , Vol 2, No 2, hlm. 89, diakses pada 21 Agustus 2021.

Lewokeda, M. D. (2018). Pertanggungjawaban pidana tindak pidana terkait pemberian delegasi kewenangan. Mimbar Keadilan, 14(28). diakses pada 10 Agustus 2021

Kurniawan, R. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas Strict Liability (Studi Pembaharuan Hukum Pidana Lingkungan Hidup). Jurnal Yuridis, 1(2), 153-168. diakses pada 10 Agustus 2021.

Kurniawan, R. S. (2020). Diskresi Kepolisian dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polsek Simokerto Surabaya. Airlangga Development Journal, 4(2), 119-134.

Shafrudin, S. (2009). Pelaksanaan Politik Hukum Pidana Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia. Jurnal Hukum Pro Justitia, 27(2).

Suhartono, S. (2020). Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya. DiH J. Ilmu Huk, 15(2), 206. diakses pada 21 Agustus 2021.

Sulistya Choirunnisa, (2020), Coronavirus Disase 2019 (COVID-19) Dalam Prespektif Filsafat Ilmu, http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/1553, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol 7, No 3, hlm.. 536-54, diakses pada 3 Agustus 2021.

Titis Anindyajati, et al, (2015), Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai Ultimum Remedium dalam Pembentukan Perundang-Undangan, Jurnal Konstitusi, https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/12410 Vol. 12, No.4, hlm. 873- 877.

Tri Rini Puji Lestari, (2020), Upaya Penerapan Protokol Kesehatan dalam Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19, http://lontar.ui.ac.id/detail?id=20511860&lokasi=lokal, Jurnal Parlimentary Review, Vol 2, No. 3, hlm. 97, diakses pad 3 Agustus 2021.

Wempi Jh. Kumendong, (2017), Kemungkinan Penyidikan Delik Aduan Tanpa Pengaduan, Jurnal Hukum Unsrat, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnalhukumunsrat/article/view/16052 Vol, 23, No.9, hlm. 53-55, diakses pada 9 Agustus 2021.

Yasser Arafat, (2017), Penyelesaian Perkara Delik Aduan Dengan Prespektif Restorative Justice, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Borneo Taraka, http://jurnal.borneo.ac.id/index.php/bolrev/article/view/714 , Vol, 1 No. 2, hlm. 127-128, diakses pada 9 Agustus 2021.

Regulasi

Dirjen Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular kementrian Kesehatan, Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19), (2020).

Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, (2021), Protokol Pencegahan Penularan Covid-19 dan Perlindungan Masyarakat Penanganan Jenazah, di akses pada 30 April 2021.

Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK 02.01./Menkes/202/202.

Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Pasal 5 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 214.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 335.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 170.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 178.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1 ayat 1.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Pasal 5.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Pasal 14

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Pasal 93




DOI: http://dx.doi.org/10.29303/ius.v9i3.933

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Copyright (c) 2021 Asmuni Asmuni

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Web
Analytics Jurnal IUS statcounter

https://ix0.org/toc/2477-815X