Dualisme Model Pengujian Peraturan Daerah Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Nurul Aprianti, Muchamad Ali Safa’at, Indah Dwi Qurbani

Abstract


Tulisan bertujuan untuk menguraikan secara khusus tentang validitas norma dalam Pasal 181 ayat (2) Bab XIII Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dikaitkan dengan model pengujian peraturan daerah melalui judicial review. Ketentuan tersebut mengatur mengenai harmonisasi dan sinkronisasi peraturan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah. Adapun menurut Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang berada di tangan Mahkamah Agung melalui mekanisme judicial review. Hal tersebut juga ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016 terkait pembatalan norma pengujian peraturan daerah oleh Pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum yang terkait. Hasil kajian penelitian ini adalah bahwa norma Pasal 181 ayat (2) Bab XIII Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut invalid. Konsep mekanisme harmonisasi dan sinkronisasi peraturan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah alangkah sebaiknya dibatasi pada saat masih berupa rancangan peraturan daerah. Hal tersebut guna untuk mewujudkan kepastian hukum sehingga penegakan hukum menjadi lebih efektif dan efisien.


Keywords


Pasal 181 Bab XIII; Undang-Undang Cipta Kerja; Teori Kewenangan

Full Text:

PDF

References


Buku

Ahmad Fikri Hadin, & Muhammad Erfa Redhani, (2017), Simplikasi Peraturan Derah Sejenis Dalam Upaya Merampingkan Regulasi, Biro Pengkajian (Ed.), Strategi Perampingan Dan Harmonisasi Regulasi Pusat Dan Daerah, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta.

Almas Sidda Bahiya, (2020), Executive Review Sebagai Langkah Peningkatan Kualitas Peraturan Daerah di Indonesia, Moechthar Oemar (Ed), Eksistensi, Fungsi dan Tujuan Hukum Dalam Perspektif Teori dan Filsafat Hukum, Kencana, Jakarta.

Bambang Waluyo, (2016), Penegakan Hukum Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

Eka Nam Sihombing, (2018), Hukum Kelembagaan Negara, Ruas Media, Yogyakarta.

Hans Kelsen, (2018), Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara, Nusa Media, Bandung.

Novendri M. Nggilu, (2015), Hukum dan Teori Konstitusi (Perubahan Konstitusi Yang Partisipatif Dan Populis), UII Press, Jogjakarta.

Ridwan HR, (2014), Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi), Rajawali Pers, Jakarta.

Rio Christiawan, (2021), Omnibus Law Teori Dan penerapannya, Cet. Ke-1, Sinar Grafika, Jakarta.

Sepria, Erik, (2017), Sinkronisasi dan Harmonisasi Pembentukan Regulasi Pusat Dengan Daerah Dalam Rangka Penataan Regulasi Sebagai Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia, Biro Pengkajian (Ed.), Strategi Perampingan Dan Harmonisasi Regulasi Pusat Dan Daerah, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta.

Soerjono Soekanto, (2014), Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Jurnal

Doren Lusting and J.H.H. Weiler, (2018), Judicial Review In The Contemporary World— Retrospective And Prospective, Journal International Constitutional Law, Vol. 16, Issue 2, Oxford Academic United Kingdom.

Eko Widiarto, Aan, Ketidakpastian Hukum Kewenangan Lembaga Pembentuk Undang-Undang Akibat Pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi Legal Uncertainty of the Authority of Law-Making Institution as the Result of Denial of Constitutional Court Decision, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Mahkamah Konstitusi, 2015.

Jeremia Radix, Kewenangan Mendagri Membatalkan Perda Dalam Kedudukannya Sebagai Lembaga Eksekutif, Jurnal Hukum Bisnis dan Administrasi Negara, Vol. 3 No. 2, Fakultas Hukum Universitas DR. Soetomo, Surabaya, 2017.

Kadir Abdul Jaelani, dkk, Executability Of The Constitutional Court Decision Regarding Grace Period In The Formulation Of Legislation, International Journal of Advanced Science and Technology, Vol. 28, No. 15, Science and Engineering Research Support Society, Australia, 2019.

Yuswanto dan M. Yasin Al- Arif, Diskursus Pembatalan Peraturan Daerah Pasca Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 dan No. 56/PUU-XIV/2016, Vol. 15, No. 4, Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, Indonesia, 2018.

Skripsi, Tesis, Dan Disertasi

Nurhasan, Muhamad, Pembatalan Kewenangan Executive Review Pada Kementerian Dalam Negeri (Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016), Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Syarif Hidayatullah, 2018.

Ra‍ma‍dha‍n, Febria‍nsya‍h, Pola‍ Pena‍la‍ra‍n Hukum Putusa‍n Ma‍hka‍ma‍h Konstitusi Mengena‍i Unda‍ng-Unda‍ng Penga‍dila‍n HA‍M Ditinja‍u Da‍ri Perspektif Upa‍ya‍ Penyelesa‍in Pela‍ngga‍ra‍n HA‍M Bera‍t Ma‍sa‍ La‍lu, Tesis, Ma‍gister Ilmu Hukum Universita‍s Bra‍wija‍ya‍, 2020.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

______, Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573.

Website

Ady Thea DA, (2020), Ini Tujuh Dampak Negatif RUU Cipta Kerja Terhadap Publik, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f11d8eae4bba/ini-tujuh-dampak-negatif-ruu-cipta-kerja-terhadap-publik/, diakses 10 September 2020.

Agus Sahbani, (2016), Ini Argumentasi Pemerintah Mengenai Pembatalan Perda, http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt57cf4fb3b79b1/ini-argumentasi-pemerintah-mengenai-pembatalan-perda , diakses 24 Juli 2021.

Luqman Rimadi, (2016), 3.143 Perda yang Dibatalkan Bisa Dilihat di Situs Kemendagri, https://www.liputan6.com/news/read/2536897/3143-perda-yang-dibatalkan-bisa-dilihat-di-situs-kemendagri , diakses 13 Oktober 2020.




DOI: http://dx.doi.org/10.29303/ius.v9i2.919

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Copyright (c) 2021 Nurul Aprianti, Muchamad Ali Safa’at, Indah Dwi Qurbani

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Web
Analytics Jurnal IUS statcounter

https://ix0.org/toc/2477-815X