Reorientasi Usaha Pegadaian Swasta Sebagai Upaya Keseimbangan Hubungan Hukum Para Pihak Di Indonesia

Abstract

Usaha pegadaian marak dilakukan dalam praktik dunia usaha sejak dahulu, namun belum ada aturan yang jelas sebagai pedoman. Saat ini sudah ada pengaturan mengenai pegadaian swasta dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Namun demikian masih banyak usaha pegadaian yang tidak melakukan pendaftaran untuk mendapatkan izin menjalankan usaha pegadaian. Hal ini berimplikasi munculnya berbagai  penyimpangan yang dilakukan oleh para pelaku usaha terhadap prinsip-prinsip gadai maupun prinsip-prinsip perjanjian pada umumnya yang bermuara pada ketidakseimbangan hubungan hukum yang bertentangan dengan prinsip keadilan, yang mengakibatkan sengketa antara para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis latar belakang diperlukannya reorientasi pegadaian swasta dan terjadinya penyimpangan terhadap prinsip pegadaian. Metode penelitian yang digunakan adalah socio legal research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha pegadaian swasta mengalami perkembangan sangat pesat, namun masih sangat sedikit yang sudah terdaftar. Dalam praktik banyak terdapat penyimpangan terhadap prinsip pegadaian, terutama pada praktik gadai perorangan, khususnya terhadap prinsip benda gadai tidak boleh digunakan untuk keperluan pemegang gadai, karena yang dimiliki oleh pemegang gadai adalah hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan.