Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Akibat Kelalaian Ppat Dalam Pembuatan Akta Jual Beli

Fajriatul Tivani Haridhy, Ilyas Ismail, Darmawan Darmawan

Abstract


PPAT selaku pejabat publik yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pembuatan akta jual beli sudah sepatutnya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugas sebab produk hukum yaitu akta otentik yang dikeluarkan PPAT dijadikan sebagai kepastian hukum bagi para pihak, namun sering dijumpai kelalaian yang dilakukan oleh PPAT mengakibatkan para pihak mengalami kerugian. Apabila PPAT terbukti melakukan kesalahan maka PPAT diwajibkan untuk bertanggung jawab atas akta tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji mengenai pertanggungjawaban oleh PPAT akibat pembeli  mengalami kerugian. Metode yang digunakan yaitu metode yuridis normative  dengan pendekatan undang-undang, konsep, serta kasus. Hasil dari penelitian yaitu pertanggungjawaban PPAT terhadap kerugian yang diderita oleh pembeli akibat akta jual beli yang dibuat tidak berdasarkan aturan hukum adalah PPAT diwajibkan untuk mengganti atas kerugian yang diderita pembeli yang mana penggantian itu berupa penggantian biaya, berdasarkan hasil penetapan putusan PN Banda Aceh Nomor 7/Pdt.G/2016/PN.Bna dan Nomor 21/Pdt.G/2013/PN-BNA, serta akta, surat-surat dan sertikat sepanjang berhubungan dengan objek tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.


Keywords


Akta jual beli; Pembatalan; PPAT

Full Text:

PDF

References


Buku

Abdulkadir Muhammad, (1993), Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hans Kelsen, (2012), Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Cet II, diterjemahkan oleh Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safaat, Konstitusi Press, Jakarta.

Lumban Tobing, 1996, Undang-Undang Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta.

Notodisoerjo, (1982), Hukum Notarial di Indonesia (Suatu Penjelasan), Rajawali Pers, Jakarta.

Putrid AR, (2011), Perlindungan Hukum Terhadap Notaris: Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris Yang Berimplikasi Perbuatan Pidana, PT. Softmedia, Jakarta.

Rachmat Setiawan, (1991), Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum , Cet I, Bina Cipta, Bandung.

Rosa Agustina, (2003), Perbuatan Melawan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Sjaifurrachman, (2011), Aspek Pertanggungjawaban No­taris dalam Pembuatan Akta, Mandar Maju, Bandung.

Toedjasaputro, Liliana, (1995), Etika Profesi Notaris Dan Profesi Hukum, Aneka Ilmu, Semarang.

Jurnal dan karya ilmiah lain

Wawan Setiawan, Sikap Profesionalisme Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Dalam Media Notariat. Edisi Mei-Juni, 2004.

Kunni Afifah, (2017), Tanggungjawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya, Jurnal Hukum Program Pascasarjana, Vol. 2, No.1, hal 147-161.

I Gusti Bagus Yoga Prawira, (2016), Tanggung Jawab PPAT terhadap Akta Jual Beli Tanah, Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 1, hal 66-78.

Didi Santoso, (2009), Tanggungjawab Notaris dalam Pembuatan Akta yang Memuat Dua Perbuatan Hukum (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1440.K/Pdt/1996), Jurnal Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang.

Ida Nurkhasanah, (2015), Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Otentik yang dibuat di hadapannya (Studi terhadap Notaris di Kota Semarang), Tesis, Fakultas Hukum Program Pacasarjana, Universitas Negeri Semarang, Semarang.

Wahyu Sasongko, (2007), Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Consumen, Tesis, Fakultas Hukum Program Pascasarjana, Universitas Lampung, Lampung.

Yusnani, (2007), Analisis Hukum Terhadap Akta Otentik Yang Mengandung Keterangan Palsu (Studi Kasus Di Kota Medan), Tesis, Fakultas Hukum Program Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara, Medan..

Peraturan Perudang-undangan.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan PPAT.




DOI: http://dx.doi.org/10.29303/ius.v7i2.652

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Web
Analytics Jurnal IUS statcounter

 

This journals is indexed on :