STATUS KEPEMILIKAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) PERSERO SETELAH DIKUASAI OLEH PIHAK SWASTA

I Made Asu Dana Yoga Arta

Abstract


Anggaran Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) dapat diperoleh dari APBN/APBD atau perolehan lainnya yang sah berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tetang Pengelolaan Barang Milik Daerah, kemudian menjadi kekayaan negara/daerah. Dalam pengelolaan BUMN/BUMD rawan terhadap kasus yang dapat merugikan keuangan negara/daerah, yang tidak sesuai dengan ketentuan ketentuan Pasal 142 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dapat lepas kepemilikannya dari negara/daerah karena kesalahan administrasi, dialihkan kepemilikannya dan tidak sesuai dengan prosedur. Pejabat pengelola kekayaan negara/daerah harus melakukan tindak lanjut terhadap pemeliharaan BUMN/ BUMD yang berada di bawah kewenangannya.



Keywords


Aset milik negara/daerah dan kewenangan

Full Text:

PDF

References


Buku :

Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti, 2004;

Adrian Sitedi, Prinsip Keterbukaan Dalam Pasar Modal, Restrukturisasi Perusahaan dan Good Coorporate Governance, Jakarta PB. Cipta Jaya, 2006;

Andriani Nurdin, Kepalitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum, Bandung, PT. Alumni, 2012;

Downes dan Goodman, Kamus Istilah Keuangan dan Investasi, Edisi Ketiga, Penerbit Elex Media Kom¬putindo : Jakarta 2001;

Fahri Hamzah, Negara, BUMN dan Kesejahteraan Rakyat, Cetakan Pertama, Jakarta, Yayasan Faham Indonesia, Oktober 2007;

FX Djumialdji, Perjanjian Pemborongan, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987;

Friedman, W. The State and The Rule Of Law in The Mixed Economy, Steven & Sons, London, 1971;

Gunawan Wijaya, Penelolaan Harta Kekayaan Negara Suatu Tinjauan Yuridis, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002;

Ibrahim R., Prospek BUMN DAN Kepentingan Umum, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti, 1997;

Indra Bastian, Privatisasi di Indonesia, Teori dan Implementasi, Jakarta, Penerbit Salemba Empat, 2002;

Indroharto, Perbuatan dan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata, Bogor-Jakarta, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Hukum administrasi Negara, 1999;

Martono dan D Agus Marjito. Manajemen Keuan¬gan. Cetakan Kelima Ekonisia : Yogyakarta,2005;

Marwah M. Diah, Restrukturisasi BUMN di Indonesia, Privatisasi Atau Korporasi?, Jakarta, Literata Lintas Media, 2003;

M. Suparmoko, Ekonomika Untuk Manajer, Eko¬nomika Manajerial, Edisi 4, Penerbit: BPFE : Yogyakar¬ta, 1994;

Rudhi Prasetya, Teori dan Praktik Perseroan Terbatas, Sinar Grafika Jakarta , 2011;

Suad Husnan, Dasar-Dasar Teori Porto Folio & Analisis Sekuritas; YKPN, 2007,

Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.

Jurnal :

Zainal Asikin, Disvestasi Saham Dalam Perspektif Keadilan, Jurnal Ius Vol. I No. 1, April 2013;

Muhammad Sood, Peranan Pemerintahan Menghadapi Ketidak Adilan Perdangan Global, Jurnal Ius Vol. I No. 1, April 2013;

Fransiska Lidya Rusphitawati, Kajian Yuridis Pengelolaan Eks Bandara Selaparang Oleh PT. Angkas Pura I, Jurnal Ius Vol. I No. 2;

James C. Van Horn, Fundamentals of Financial Management Eleventh by James C. Van Horne Stanford University John M. Wachowiez, Jr, University of Tennessee, 2001

Lalu Dhedi Kusuma, Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Penerbitan Izin Di Kabupaten Lombok Timur, Jurnal Ius Vol. I No. 3.

Internet :

http://www.kompasiana.com/ririnpuspitasari/kekayaan-negara-yang-dipisahkan, pada tanggal 17 Mei 2017 Pukul: 10.15 WITA.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Tambahan Lembaran Negara No. 1989);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);

Keputusan Mentri Keuangan RI Nomor1232/KMK.013/1989.




DOI: http://dx.doi.org/10.29303/ius.v5i2.448

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Copyright (c) 2017 Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Web
Analytics Jurnal IUS statcounter