ANALISIS HUKUM TENTANG KEPEMILIKAN SAHAM ASING DALAM PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA

Khotimatun Nafisah

Abstract


Dalam rangka lebih mendapatkan iklim penanaman modal yang lebih menarik, penyelenggaraan pengaturan hukum dan perundang-undangan dibidang penanaman modal dan peraturan-peraturan yang mempunyai keterkaitan dengan penanaman modal secara mantap, lengkap dan memberi kepastian berikut ketentuan-ketentuan pelaksanaannya yang efektif memegang peranan penting. Salah satu yang menghambat iklim investasi adalah terletak pada tidak tepatnya penyelenggaraan kebijakan dan peraturan di bidang penanaman modal sehingga banyak menimbulkan kecemasan dan rasa tidak menentu bagi penanam modal. Harus diakui bahwa pembaharuan substansi hukum semata tidak akan cukup dapat menarik investor.

Investasi asing sangat dibutuhkan oleh Indonesia karena memberikan dampak positif pada pembangunan bangsa dan Negara. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berusaha untuk mengundang investor asing, karena mereka dapat membiayai sejumlah proyek di Indonesia. Proyek-proyek yang diinvestasikan akan memberikan pengaruh besar pada berbagai aspek kehidupan seperti tenaga kerja, kondisi ekonomi lokal, peningkatan pendapatan daerah, meningkatkan devisa Negara, dan lain-lain.

Kata kunci: Kepemilikan Saham, Divestasi Penanaman Modal Asing


Keywords


Kepemilikan Saham, Divestasi Penanaman Modal Asing

Full Text:

PDF

References


A. Buku

Bernard L. Tanya, Yoan N, Simanjuntak dan Markus Y. Hage, Teori Hukum Strategi tertib manusia lintas ruang dan generasi. 2013. Genta publishing.

HS, Salim, dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi di Indonesia,2008, Jakarta : PT. Rajagrafindo, Persada.

______Hukum Divestasi di Indonesia.2010. Jakarta :Erlangga.

______Hukum Pertambangan di Indonesia.2010.Jakarta, PT : Raja GrafindoPersada

Jordan, Ross, dan Westerfield, Divident signalling theory of social and economic organization. 2008. (trans. T. Parsons). New York, NY : Oxford University Press.

Mintzberg Hendry, Structure in fives : Designing effective oeganisations. Upper Saddle, 1983.NJ : Prentice Hall.

Muhammad Zaidun dalam Lalu Wira Pria S, Prinsip hukum investasi pertambangan umum.2014. Genta publishing. Yogyakarta.

Rai, Widjaja, I.G, Pedoman Dasar Perseroan Terbatas, 1994. Jakarta : Pradnya Paramita.

Saleng Abrar, Hukum Pertambangan. 2004, Yogyakarta : UII Press.

Sembiring, Sentosa, Hukum Investasi, 2007, Pembahasan dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Bandung : Nuansa Aulia.

Sri Yulianti, Penanaman Modal Asing, Medan : MKN Fakultas Hukum USU, 2013 dalam Pandji Anoraga, Perusahaan Multi Nasional dan Penanaman Modal Asing. 2013. Jakarta : Pustaka Jaya.

Untung, Hendrik, Budi, HukumInvestasi. 2010. Jakarta :SinarGrafika.

Wuisman, DJJ, M. PenelitianIlmu-ilmuSosialJilid I, Penyunting M. Hisyam. 1996. Jakarta : UI Press.

B. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal asing.

Undang-undang No. 8 tahun 1995TentangPasar Modal

Undang-Undang No. 11 Tahun 1970 Tentang perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1992 tentang persyaratan Pemilikan saham dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2012 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar bidang usaha tertutup dan terbuka tentang pasar modal

Peraturan Presiden No. 77 tahun 2007 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dibidang Penanaman Modal

Peraturan Presiden No. 111 tahun 2007 tentang perubahan peraturan atas Persetujuan Presiden No. 77 tahun 2007 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dalam bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dibidang Penanaman Modal.

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 12, Tahun 2009 Tentang Pedoman dan Tata Cara Penanaman Modal.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

C. Internet

http://perjuanganindonesiabaru.wordpress.com/2009/06/07/divestasi/ diakses melalui internet tanggal 3 Maret 2016.

www.wikipedia.com




DOI: http://dx.doi.org/10.12345/ius.v4i2.337

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Copyright (c) 2016 Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Web
Analytics Jurnal IUS statcounter

https://ix0.org/toc/2477-815X