IMPLEMENTATION OF THE GENERAL PRINCIPLES OF GOOD GOVERNANCE IN ISSUING LICENSES IN THE REGENCY OF EAST LOMBOK
DOI:
https://doi.org/10.12345/ius.v1i3.256Abstract
The comparative regulation of general principles of good governance in the laws and licensing related in Indonesia, to identify and assess the general principles of good governance which has been described in the licensing regulations in East Lombok and to analyze court decisions related dispute of application of general principles in good governance in the issuance of permits in eastern Lombok. By using statute approach, conceptual approach, comparative approach and case approach . The regulations of the general principles of good governance in the relevant licensing legislation in Indonesia is regulated in various ways with the terms and details of different . Furthermore, the regulations governing the licensing area in East Lombok has outlined eight general principles of good governance. While the procedures related to the issuance of permits in East Lombok is not yet fully guided by the general principles of good governance.Keywords : Application, General Principles of Good Governance and Licensing
Downloads
References
A. Buku-buku dan Karya Ilmiah
Adrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
Indroharto, Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Beracara di Peradilan Usaha Negara Cetakan VIII, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003
Jazim Hamidi, Penerapan Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak (AAUPL) di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia (Upaya Menuju “Clean and Stable Govermentâ€), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999,
Kuntjoro Purbopranoto, Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara, Cetakan IV, Alumni, Bandung, 1985
Lalu Husni, Hukum Hak Asasi Manusia, PT. Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta, 2009.
Philipus. M. Hadjon, et.al., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Cet. X, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008.
_________, RUU Administrasi Pemerintahan Sebagai Kodifikasi (sebagian) Hukum Administrasi (General Rule of Administrative Law ) dan Peradilan Tata Usaha Negara (Makalah ), Surabaya, 2009
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi cetakan VI, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011.
B. Peraturan Perundang-undangan :
Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara
Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Indonesia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Departemen Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Kementerian Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Izin Mendiikan Bangunan
Kabupaten Lombok Timur, Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2007 tentang Bangunan Gedung Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6).
Kabupaten Lombok Timur, Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012-2032
Kabupaten Lombok Timur, Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Lombok Timur di Bidang Perijinan kepada Kepala Badan pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lombok Timur
Kabupaten Lombok Timur, Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Lombok Timur di Bidang Perijinan kepada Kepala Badan pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lombok Timur.
Kabupaten Lombok Timur, Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur pelayanan (SOP) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lombok Timur.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
The authors hold the copyright. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal. How ever the author should affirming that the article is their original work should accompany the article via online submission form. Authors are permitted to share a Preprint of their article anywhere at any time. Link Declaration of originality (PDF)
