THE SETTLEMENT OF INDUSTRIAL RELATION DISPUTES THROUGH MEDIATORS
Abstract
According to the Law Number 30 Years 1999, article 6 section (3) if there is a dispute, based on the written agreement, either parties can resolve the dispute through a mediator. While the Law No. 2 of 2004 article 4 section (4) if the parties do not specify the solution option whether through conciliation or arbitration within seven working days, the district institution related to employment will delegate the solution to the mediator. The mediation is conducted by a mediator in the institution related to labor affairs in district level “. Mediation is not offered in conjunction with the conciliation or arbitration because the government wants to provide public services through competent mediators to resolve four types of disputes. Only Civil Servants (PNS) working at department of labor may be appointed as the mediator to solve dispute related to the industrial relationship, because government provides public services as State responsibility and intervention to resolve disputes between citizens. The absence of either parties in the mediators may cause injustice to the applicant or the defendant because the same deed may raise a different legal consequence, so the absence of the applicant or the defendant should cause the same legal consequences.Keywords: Industrial Relations, Disputes Settlement, Mediator, Mediation
Downloads
References
Buku-Buku, Makalah dan Artikel
Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, terjemahan dari buku; General Theory Of law and State- oleh Raisul Muttaqien, Cetakan Ke-empat, Nusa Media, bandung, 2009,
I Made Widyana, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Fikahati Aneska, Jakarta, 2009)
Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2010)
Martin Basiang, The Contemporary Law Dictionary, (First Edition, Red & White Publishing, Indonesia, 2009)
Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syari’ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional, Cetakan ke dua, Prenada Media Group, Jakarta, 2001)
Steve K. Ngo, Resolusi Sengketa dan Arbitrase Internasional (Tahap Pengenalan dan Lanjutan), Pendidikan dan Latihan Pusat Pendidikan dan Latihan Mineral dan Batubara Kementrian Energi dan Sumberdaya Mineral, Mataram-Lombok,
Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi ketiga, Libarty, Yogyakarta, 1988)
Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat, Cetakan ke-satu Raja Grafindo Persada,Jakarta, 2010,
Media Internet
www.hukumonline.com/klinik/detail/lt509fb7e13bd25/mengenai-asas-lex-specialis-derogad-legi-generalis.
www.wmc-iain.com/artikel/16-mediasi-pemgantar-teori-dan-praktek.
Bapmi.org/pdf/DiskusiTerbatasPelaksanaanMediasi_FelixSoebagjo.pdf
Isjd.pdii,lipi.go.id/admin/jurnal/3320889log.pdt.
http:/kumpulan-teori-skripsi-blogspot.com/2011/09/teori-keadilan-aristoteles
http:/kumpulan-teori-skripsi-blogspot.com/2011/09/teori-keadilan-aristoteles.
Peraturan Perundang - Undangan
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Amandemen I, II, III dan IV, Penjelasannya, CV. Pustaka Agung Harapan, Surabaya.
Undang-Undang Nomor 22 tahun 1957 Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 42
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.
Undang – Undang Nomor : 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138.
Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121.
Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.
Undang – Undang Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6.
Undang-Undangn Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.
Undang – Undang Ketenagakerjaan Indonesia, (Major Lebour Laws Of Indonesia) Edisi ke-dua, Ministry Of Manpower and Transmigration-Jakarta dan International Lebour Organization (ILO)-Jakarta, Jakarta, 2005.
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
Keputusan Menteri Tenaga kerja Republik Indonesia Nomor : Kep-92/Men/IV/2004 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator serta Tata Kerja Mediator.
Wawancara;
Zaitun, S.Sos, MH., Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Perselisihan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Nusa Tenggara Barat, Tanggal 3 Juni 2013.
Ir. Syaipul Bahri, MH., Mantan Sekretaris Umum Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Propinsi Nusa Tenggara Barat (SPSI), (sekarang sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram.
Published
How to Cite
Issue
Section
The authors hold the copyright. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal. How ever the author should affirming that the article is their original work should accompany the article via online submission form. Authors are permitted to share a Preprint of their article anywhere at any time. Link Declaration of originality (PDF)
