THE EXISTENCE OF DRUWE CUSTOMARY LAND VIEWED FROM THE PERSPECTIVE OF NATIONAL LAND LAW
DOI:
https://doi.org/10.12345/ius.v1i1.228Abstract
The function of land is not just limited to the composition of the product tools, social asset and capital asset, politics, culture, but also about values and meaningful religious. Therefore, the land is in related directly with humans that gave birth to the concept of ownership since long time ago up to now according to the customary law. The history of druwe land in the beginning is belonged to the King’s authority with the status of â€Druwe Dalem†and possession of the royal dignitaries such as royalty and the retainer with the ownership right status of â€Druwe Jabaâ€. In Lombok, such as in Mataram and West Lombok until now its existence is still recognized by the people of Balinese people that are hereditary lived in Lombok. Authors interested in highlighting the existence of customary law as the basis of the land law provisions in Indonesia. When examined customary law that grow in Indonesia have diversity (pluralism of law). This will affect the color and resolution of various land cases in the country. There are a few theories that I use such as Emile Durkheim, that determine the law as the social morality, then Ehrlich introduce the types called Entscheidungnormen (norms of decision), and the theory of legal protection for the people by Philip M Hadjon. The approach used is a conceptual approach, and statute approachKeywords: Indigenous, Land of Druwe
Downloads
References
Alfons van der Kraan. Lombok Penaklukan,Penjajahan dan keterbelakangan 1870-1940 (Terjemahan) cetakan I Lengge Printika, 2009
Irawan Soerodjo, kepastian Hukum Hak Atas tanah Di Indonesia. Penerbit Arkola Surabaya 2003
Imam Sudiyat, 1978 “ Asas-Asas Hukum Adat “ bekal dan pengantar, Liberty Yogyakarta
Kamus Bahasa Indonesia
Lawrence M Friedman, The Legal System A Social Science Perspective New York : Russel Sage Founation , 1975 (Terjemahan) cetakan I Penerbit Nusa Media, 2009
Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Sebuah Studi tentang Prinsip Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Cetakan Pertama Peradaban, 2007.
Syailendra Wisnu Wardhana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Syailendra Wisnu’s Blog de_rechter_2007@blog.uns.ac.id
Soehardi “Pengantar Hukum Adat Indonesia“ Sumur Bandung, Bandung
Soejono dan Abdurrahman, Prosedur Pendaftaran Tanah tentang Hak Milik, Sewa Guna dan Hak Guna Bangunan, Rineka, Jakarta, 1998,
Soetandyo Wignjosoebroto, â€Paradigma, Metode dan Dinamika Masalah, Hukumâ€, Jakarta ,2002
_______, “Masalah Kesadaran Hukum Warga Masyarakat Sehubungan dengan Kesenjangan yang bertahan di Indonesia antara fakta PluralismeBudaya HukumRakyat dan Kebijakan Politik Untuk Mengunifikasikan Hukum Nasionalâ€, suatu paparan ringkasan Mengenai “ Masa Depan Hukum Adat dalam Kebijakan Hukum Indonesia†(Ditilik dari kajian Sosiolaogi Hukum. Pascasarjana UNAIR, Surabaya, 1997
Soepomo, 1994 “ Bab – bab tentang Hukum Adat, PT. Pradnya Paramita, Jakarta
Wahyu Arsyantuti (Thesis) Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Pemegang Hak Ulayat Universitas Airlangga
Yanis Maladi. Pendaftaran Tanah Nasional dan Kehidupan Hukum Masyarakat (Perspektif Teori Teori Sosial .Cetakan I Mahkota Kata. 2008
Yuriprudensi Mahkamah Agung R.I tentang hukum “ rechtsverwerking â€. Putusan MA No. 329/K/Sip/195/tangal 24 Mei 1958
Peraturan Perundang – Undangan
Undang – Undang Dasar 1945 Amandemen
Undang – Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, LN No. 9
Undang – Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria.
Undang-Undang No 19 Tahun 1964 jo Undang-Undang nomor 14 Tahun 1970 jo UU No 28 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Undang - Undang No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang No 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir & Pulau Kecil
Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
Peraturan Pemerintah Nomr 6 Tahun 1999 tentang Pengesahan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan Produksi.
Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 556/DJA/1986 tentang Penunjukan Pura Sebagai Badan Hukum Keagamaan yang dapat Mempunyai hak Milik atas Tanah
Keputusan Menteri Kehutanan No. 251/ Kpts-II/1993 tentang Ketentuan Hak Pemungutan Hasil Hutan oleh Masyarakat Hukum Adat;
Peraturan Mendagri No 3 tahun 1997 tentang Pemberdayaan pelestarian serta pengembangan adat istiadat;
Kepmen Agraria/KBPN No 5 Tahun 1999 tentang Predoman penyelesaian Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat :
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
The authors hold the copyright. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal. How ever the author should affirming that the article is their original work should accompany the article via online submission form. Authors are permitted to share a Preprint of their article anywhere at any time. Link Declaration of originality (PDF)
