KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEHUTANAN

Astan Wirya

Abstract


Kebijakan formulasi penanggulangan tindak pidana kehutanan dalam tesis ini permasalahannya adalah Bagaimana Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kehutanan dan Bagaimana Kewenangan Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (LP3H) berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal, penelitian ini didukung oleh bahan-bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conseptual approach), dan pendekatan sejarah (historical approach), sedangkan analisis penelitian dengan cara penafsiran asas-asas hukum, dengan kerangka berfikir deduktif-induktif sebagai suatu penjelasan dan interpretasi logis dan sistematis. Kebijakan formulasi hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana kehutanan, diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Kebijakan formulasi hukum pidana dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013, diatur jenis-jenis tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan sistem pemidanaan dengan ancaman pidana minimum khusus sampai dengan maksimum yang dibedakan pertanggungjawaban pidananya terhadap perseorangan, orang-perseorangan yang berada disekitar dan/atau dalam kawasan hutan, korporasi dan pejabat pemerintah. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang P3H, mengamanatkan pembentukan Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (LP3H), lembaga tersebut berkedudukan di bawah Presiden, unsur-unsur kelembagaan adalah Kementerian Kehutanan, Polri, Kejaksaan dan Unsur lain yang terkait. Struktur kelembagaan dipimpin oleh seorang Kepala dibantu beberapa Deputi diantaranya, deputi bidang pencegahan, penindakan, hukum dan kerjasama serta deputi pengawasan internal dan pengaduan masyarakat. Lembaga P3H memiliki kewenangan tugas dan fungsi untuk melakukan pencegahan perusakan hutan yang dilakukan peran serta masyarakat, pemenuhan kebutuhan akan sumber bahan baku, melakukan kampanye anti perusakan hutan dan lainnya. Kewenangan penindakan dilakukan proses hukum penyidikan, penuntutan sampai dengan proses pemeriksaan di persidangan. Selain kewenangan tersebut LP3H juga memiliki fungsi koordinasi dan supervisi penangan perkara tindak pidana kehutanan.


Keywords


Kebijakan formulasi, hukum pidana, dan tindak pidana kehutanan

Full Text:

PDF

References


Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Raja Grafindo Persada, Jakarta), 2012.

Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, (Balai Penerbitan Universitas Diponegoro, Semarang), 2000.

J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan., Hukum Pidana, cet. III, (PT. Citra Aditya Bhakti), 2011

Rodliyah Hj., Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Eksekusi Pidana Mati Pokok-pokok pikiran Revis Undang-undang Nomor 2/Pnps/1964, (CV. Arti Bumi Intara Yogyakarata), 2011.

Suriansyah Murhaini, Hukum Kehutanan, Penegakan Hukum Kejahatan di Bidang Kehutanan, cet. II, (Laksbang Grafika, Yogyakarta) 2012.

Suryanto, et. al., Illegal Logging Sebuah Misteri dalam Sistem Pengrusakan Hutan di Indonesia, (Balai Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Kalimantan-Indonesia), 2005.

Sukaradi, Illegal Logging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua), Universitas Atmajaya, Yogyakarta), 2005.

Anonim, Petunjuk Praktis Penegakan Hukum untuk Polisi Kehutanan, (Kerjasama antara Direktorat Penyidikan dan Pengamanan Hutan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan dengan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) Indonesian Office, Jakarta), 2013.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Udang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diubah Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Desertasi, Thesis, Jurnal dan Makalah

Lalu Parman, Prinsip Individualisasi Pidana dalam Sistem Pidana Minimum Khusus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, (Desertasi Program Studi Doktoral Universitas Brawijaya), Mei 2014.

Muktar Amin Ahmadi, et.al, Panduan Pelaksanaan Kegiatan Polisi Kehutanan Patroli Pengamanan Kawasan Hutan, (Direktorat Penyidikan dan Pengamanan Hutan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam - Freeland Foundation), Jakarta, 2012.

Internet dan Media

M. Hariyanto, Tindak Pidana Kehutanan, http://blogmhariyanto. blogspot.com, diposting pada tanggal, 18 juni 2009 jam 10.00 wita

http://hukumonline.com. Perundang-undangan Indonesia, diakses pada tanggal 10 Januari 2015, jam 11.00 wita.

Romli Atmasasmita, Pengertian dan tujuan hukum, http://statushukum.com, diposting pada tanggal, 24 Maret 2013, jam 09.50 wita.




DOI: http://dx.doi.org/10.12345/ius.v3i7.197

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Copyright (c) 2016 Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan)

Web
Analytics Jurnal IUS statcounter