JUSTICE AND LEGAL CERTAINTY FOR LAND TITLE HOLDERS IN THE PROCUREMENT OF LAND FOR PUBLIC PURPOSES

https://doi.org/10.12345/ius.v1i1.151

Authors

Abstract

The land acquisition process for public interest in many case don’t work properly. It usually caused
by the reluctance of land ownership right holders to release their land. Generally because they
felt their rights were unprotected especially the right to get proper compensation. This research
aimed to find out and to understand about legal protection to the land ownership right holders
in land acquisition for public interest and its implementation by studied case of land acquisition
for PLTU (steam power plant) development in west Lombok . This research used a normative–
sociological research method which focus on the “realization and implementation†of normative
legal (in abstracto) in certain legal case (in concerto) or in other phrase methods of this research
meant to see how legal works in the society. Research result shown that land ownership right
holders in land acquisition for PLTU development in west Lombok did not get optimum legal
protection which caused by unserious attention from the regulation of land acquisition for public
interest to this matter. Beside that, the official of land acquisition for public interest did not gave
their maximum effort to protect related rights and the reluctance of land ownership right holders
to registered their land also causing lack protection of their rights.
Keywords: Legal Protection, Land Acquisition

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra

Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Achmad Rubaie, Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan

Umum, Bayumedia Publishing, Malang, 2007,

Febrian, et al “ Pembangunan Hukum dan Konflik Undang-undang

Bidang Sektoralâ€, Pusat Studi Kebijakan Hubungan Pusat dan

Daerah Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang,

H.R.Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Cetakan Pertama, UII

Press, Yogyakarta, 2002.

Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi

Pelaksanaannya di Indonesia, PT. Ichtiar Baru van Hoeve,

Jakarta, 1994,.

Maria SW Sumardjono, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan

Implementasi, Kompas, Jakarta, 2001

Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam

Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis), PT. Alumni,

Bandung, 2002.

Oloan Sitorus dan Dayat Limbong, Pengadaan Tanah Untuk

Kepentingan Umum, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia,

Yogyakarta , 2004.

Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di

Indonesia.,Peradaban, Surabaya, 2007.

S.F.Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif

di Indonesia, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1997.

Soerjono Soekanto, SH, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan

Hukum, CV. Rajawali - Jakarta, 1983.

Syafruddin Kalo, Reformasi Peraturan Dan Kebijakan Pengadaan

Tanah Untuk Kepentingan Umum, Universitas Sumatera

Utara.

Tim Peneliti PSIK Univ. Paramadina, Negara Kesejahteraan dan

Globalisasi, Pengembangan Kebijakan dan Perbandingan

Pengalaman, PSIK Universitas Paramadina, Jakarta, 2008.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak

Atas Tanah Dan Benda-benda yang ada di atasnya

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973 tentang Acara Penetapan

Ganti Kerugian Oleh Pengadilan Tinggi Sehubungan Dengan

Pencabutan Hak Atas Tanah Dan Benda-benda Yang Ada Di

Atasnya

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun1996 tentang Hak Guna

USaha, Hak Guna Bangunan, Dan Hak Pakai Atas Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

Tanah

Published

2013-04-20

How to Cite

Basri, H. (2013). JUSTICE AND LEGAL CERTAINTY FOR LAND TITLE HOLDERS IN THE PROCUREMENT OF LAND FOR PUBLIC PURPOSES. Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan, 1(1). https://doi.org/10.12345/ius.v1i1.151