THE FUNCTIONAL RELATIONSHIP BETWEEN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (NATIONAL NARCOTICS AGENCY) AND CORRECTIONAL INSTITUTIONS IN DEALING WITH THE ISSUE OF NARCOTICS AT CORRECTIONAL INSTITUTIONS

Muhammad Amin Imran

Abstract


Therefore, there should be an effort to prevent and to fight against the drug abuse and illicit trafficking in Penitentiary. But, in handling narcotic in Penitentiary there is conflict of authority between National Narcotic Agency (BNN) which is in charge to carry out the drug abuse and narcotic circulation and the authority in the Penitentiary . BNN which is incharge to make and to implement the policies of  preventing, fighting against the drug abuse and narcotic circulation works based on : the Law No. 35 of 2009 concerning on the Narcotic, although prior to that, there are such laws as Instructions of President No. 6 of 1971, Presidential Decree No. 116 of 1999 about National Drug Coordination Body, Presidential Decree No. 17 of 2002 on the National Narcotic Agency (BNN), Presidential Regulation No. 83 of 2007 on the National Narcotic Agency (BNN),  Provincial Narcotic Agency and District Narcotic Agency, and Presidential Regulation No. 23 of 2010 on National Narcotic Agency (BNN). Then,  the implementation of the functional relation between National Narcotic Agency and Penitentiary in handling narcotic in penitentiary has not been going well due to the  duty-related conflict of authority and that should be  synchronized by applying the principle of Lex Specialist Derogat Legi Generalist. Thus, it is necessary to make a good functional pattern of relation between National Narcotic Agency and Penitentiary in handling the narcotic in Penitentiary in the future. The pattern should be a coordinated relation that is preventive and repressive based on the MoU between National Narcotic Agency and Penitentiary.

Keywords : Functional Relation, National Narcotic Agency (BNN) and Penitentiary (Lapas)

Full Text:

PDF

References


Amirudin & Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo, Jakarta,2004.

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum Edisi II, Ed.1 Cet.5, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Cetakan III, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.

Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, UNDIP Semarang, 1996.

Friedman, Lawrence M., The Legal System: A Social Science Perspective, Russell Sage Foundation, New York, 1975.

Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003.

Lydia Harlina Martono & Satya Joewana, Membantu Pemulihan Pecandu Narkotika dan Keluarganya, Balai Pustaka, Jakarta, 2006.

Lutfi Effendi, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara. Bayu Media, Malang, 2003.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan I Penerbit Pustaka Pelajar, Yokyakarta, 2010.

Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Gajah Mada Pres, Yokyakarta, 1993.

Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Bakti Indonesia, Jakarta, 1998.

Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas indonesia, Jakarta, 2006.

Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

Syafaruddin, Efektivitas Kebijakan Pendidikan, Rineka Cipta: Jakarta, 2008.

Bagir Manan, ”Penegakan Hukum Yang Berkeadilan”, dalam Varia Peradilan, Tahun ke XX, Nomor 241, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta, 2005.

Majalah SADAR,berkaitan dengan masalah kejahatan narkotika, dalam rumusan PBB termasuk dalam extra ordinary crime maksudnya adalah kejahatan luar biasa yang dilakukan dengan terencana,terorganisir dan sistematis, oleh karena kejahatan Narkotika sebagai kejahatan yang serius. SADAR, Jakarta, 2006.

Muladi, Hukum Positif Indonesia Dalam Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara, Makalah, Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, ASPEHUPIKI bekerja sama dengan FH Ubaya, 14 Januari, Surabaya.

Philipus M. Hadjon, Peradilan Tata Usaha Negara Tantangan Awal Diawal Pencapaian UU No. 5 Tahun 1986 Majalah FH UNAIR, Nomor 2-3 Tahun VI, Penerbit Yuridika, Surabaya.

Sebagai contoh, pemerintah Myanmar merupakan negara kedua terbesar setelah Afganistan dalam menghasilkan opium. Produk setahun mencapai 610 ton, dan disebarkan ke berbagai negara. Lihat: Perang Melawan Opium, Media Indonesia, Rabu 22 Februari 2012.

Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun1945.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.

Indonesia Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 1999 Tentang Badan Koordinasi Narkotika Nasional.

Indonesia Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Badan Narkotika Nasional.

Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provensi, Badan Narkotika Kabupaten/Kota.

Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Web
Analytics Jurnal IUS statcounter