[1]
M. P. P. Dharma, L. Husni, and S. Sahnan, “Konstruksi Hukum Penguatan Izin Pertambangaan Rakyat Pasca Undang-Undang Pemda Nomor 23 Tahun 2014”, JurnalIUS-KHK, vol. 7, no. 1, pp. 88–96, Apr. 2019.