Alat bukti informasi elektronik tindak pidana Penipuan online dalam persfektif hukum acara pidana di Indonesia

Puti Priyana, Singgih Hasanul Baluqia, Wahyu Darmawan

Abstract


Tujuan dari penulisan ini adalah untuk dapat mengkaji dan menganalisis alat bukti informasi elektronik tindak pidana penipuan online dalam persfektif hukum acara pidana di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan pendekatan metode yuridis normative. Permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah bagaimana alat bukti informasi elektronik tehadap tindak pidana penipuan online berdasarkan hukum acara pidana di Indonesia?. Berdasarkan Pasal 184  KUHAP belum mengatur secara khusus mengenai alat bukti elektronik, oleh karena itu tugas hakim dalam wewenangnya sebagai penegak hukum dapat menafsirkan atau menginterpretasikan bukti elektronik sebagai perluasan dari alat bukti surat atau petunjuk yang merupakan alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHAP, hal itu sebagaimana diatur di dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang alat bukti yaitu informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan perluasan alat bukti dalam hukum acara pidana yang berkaitan dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Selain itu untuk membantu dalam menafsirkan dan menginterprestasikan bukti elektronik hakim memerlukan keterangan ahli dalam proses pembuktiannya. Sehingga untuk alat bukti informasi elektronik merupakan perluasan dari alat bukti keterangan ahli dan petunjuk sesuai dengan pasal 184 KUHAP.


Keywords


Bukti Informasi Elektronik; Tindak Pidana Penipuan Online; Hukum Acara Pidana

References


Ahmad Supardi Hasibuan, (2010), Pengaruh Globalisasi Terhadap Perkembangan Hukum Pidana. Kemenag Riau.

Lestari, S. E. (2018). Pancasila Dalam Konstruksi Sistem Hukum Nasional. Negara dan Keadilan, 7(2).

Abdul Wahid dan Mohammad Labib, (2005), Kejahatan Mayantara (Cyber Crime), Refika Aditama, Bandung.

Budi Suhariyanto, (2012), Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, Rajawali Press, Depok.

Arief Heryogi, Masruchin Ruba’i, Bambang Sugiri. (2017), Fungsi Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 20/PUU-XIV/2016. Jurnal JIPPK, Volume 2, Nomor 1.

Peter Mahmud Marzuki, (2005), Penelitian Hukum. Jakarta. Kencana Prenada Medua Group.

Soerjono Soekanto, (1986), Pengantar Peristiwa Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.

Moeljatno, (2008), Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta.

Meidi Syahputra dan Ainal Hadi, (2019), Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggandakan Uang, Vol. 3 No. 2, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

Satria Nur Fauzi, Lushiana Primasari, (2019), Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Di Situs Jual Beli Online (E-Commerce) , Jurnal UNS, Universitas Sebelas Maret.

Sidharta, Data, Informasi, dan Dokumen Elektronik. Diakses dari business-law.binus.ac.id/2018/10/24/data-informasi-dan-dokumen-elektronik Pada tanggal 2 Mei 2019 pukul 20:00

M. Yahya Harahap. (2012), Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Hlm 252-255. Dalam Syaiful Bahri, Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan. Gramata Publishing. Jakarta.

Pandoe Pramoe Kartika, (2019), Data Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang, Vol 1, No 1, Indonesia Journal of Criminal Law (IJoCL).

Lilik Mulyadi, (2014), Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti. Bandung.

Syaiful Bakhri, (2007). Beban Pembuktian dalam Beberapa Praktik Peradilan. Gramata Publishing. Jakarta.

Survei APJII: Penetrasi Internet di Indonesia Capai 143 Juta Jiwa. Diakses dari https://apjii.or.id/downfile/file/BULETINAPJIIEDISI22Maret2018.pdf pada hari Kamis, 20 Oktober 2018.

Aglean Rumangkang, Kekuatan Hukum Tulisan di Jejaring Sosial Sebagai Alat Bukti yang Sah di Persidangan. Jurnal Lex et Societaris, Vol. III/No. 10/Nov/2015.




DOI: http://dx.doi.org/10.29303/ius.v9i1.848

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Copyright (c) 2021 Puti Priyana

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Web
Analytics Jurnal IUS statcounter