Pola Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Bidang Minyak Dan Gas Bumi Di Kalimantan Utara

Arif Rohman

Abstract


Secara geografis wilayah provinsi Kalimantan Utara potensial terhadap Minyak dan Gas Bumi, faktanya berbanding terbalik dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat pada BBM yang selalu mengalami keterbatasan. Faktor ini menyebabkan kelangkaan BBM, sehingga dijadikan peluang oleh beberapa masyarakat untuk mengetab dari daerah lain untuk diangkut dan dijual di wilayah Kalimantan Utara. Penelitian ini fokus pada pola penjatuhan sanksi bagi terkdawa tindak pidana bidang BBM di Kalimantan Utara. Metode yang digunakan adalah normative, dengan pendekatan case approach membandingkan 3 (tiga) putusan pengadilan, yakni hasil vonis Nomor 13/Pid.Sus/2014/PN.Tg.Slr, Nomor: 15/Pid.Sus/2014/PN.Tg.Slr dan Nomor 135/Pid.B/LH/2018/PNTar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaburnya norma tentang sanksi penjara dan denda, mengakibatkan putusan hakim terkesan sebatas kewenangannya selama tidak melebihi batas aksimal pidana yang ada dalam UU Migas. Hal ini tampak jelas pada kasus ke-dua, dimana terdakwa anak yang posisinya hanya sebagai orang yang disuruh melakukan justru dijatuhi pidana denda yang paling berat, meskipun alih-alih dapat diganti dengan pelatihan kerja. Pada kasus pertama, pidana penjara paling rendah dijatuhkan oleh hakim hanya 7 (tujuh) bulan penjara. Sehingga perlu kiranya ada semacam SEMA atau aturan khusus yang dapat dijadikan panduan oleh hakim dalam memaknai konversi pidana denda yang ada di UU Migas.


Keywords


Pola, pidana penjara, pidana denda, kejahatan migas

Full Text:

PDF

References


Buku

Arief, Barda Nawawi, (2006), Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hamzah, Andi, (1993), Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Hiariej, Eddy O.S, (2014), Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Ibrahim, Johnny, (2006), Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang.

Moeljatno, (1993), Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta

Muladi dan Barda Nawawi Arief, (1992), Teori-Teori Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung.

Remmelink, Jan, (2003), Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Soekanto, Soejono, (2007), Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3, UI Press, Jakarta.

Sofyan, Andi dan Nur Azisa, 2016, Buku Ajar Hukum Pidana, Cetakan Kesatu, Desember, Pustaka Pena Pres, Makassar.

Wignjosoebroto, Soetandyo, (2013), Hukum Konsep dan Metode, Setara Press, Malang.

Jurnal Dan Karya Ilmiah Lain

Anggriani, Rini dan Adi Hermasyah, (2018), Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan dan Niaga BBM bersubsidi Jenis Minyak Tanah di Simeulue, Fakultas Hukum Unsyiah (Jurnal Ilmiah Mahasiswa), Vol. 2, No. 2 Mei, http://www.jim.unsyiah.ac.id/pidana/article/view/14376, diakses tanggal 10 Mei 2020.

Arsyad, Aprillani, (2013), Kebijakan Kriminal Penanggulangan Penyalahgunaan BBM Bersubsidi, Inovativ, Vol. 6 No. 7, https://online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/2180, diakses pada tanggal 12 Mei 2020.

Bahiej, Ahmad, (2006), Sejarah dan Problematika Hukum Pidana materiel di Indonesia, Jurnal Sosio-Religia, Vol. 5 No. 2 Februari,

Gunarto, Markus Priyo, (2012), Asas Keseimbangan Dalam Konsep RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Mimbar Hukum, Volume 24 Nomor 1 Edisi Februari.

Huda, Chairul, (2011), Pola Pemberatan Pidana dalam Hukum Pidana Khusus, Ius Quia Iustum Law Journal, Vol. 18 No. 4 Edisi Oktober.

Mahmud Marzuki, Peter, (2017), Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Mudzakkir, (2008), Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan), Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.

Mudzakkir, dkk, 2010, Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Politik Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta.

Shafrudin, (2009), Pelaksanaan Politik Hukum Pidana Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia, Pro Justisia, Volume 27, Nomor 2, Oktober, http://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/view/1079/1046, diakses tgl 15 Mei 2020.

Soponyono, Eko (2013), Implementasi Jalinan Sistem Antara General Rules dan Special Rules Dalam Sistem Pemidanaan Substantif, Yustisia, vol. 2 No. 3 September-Desember 2013.

Susilo, Sigit Agung, (2016), Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan BBM Subsidi di Nusa Tenggara Timur, Masalah-Masalah Hukum, Vol. 45 No. 3 Edisi Juli, https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13723, diakses pada tanggal 12 Mei 2020.

Supriyadi, (2015), Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan dan Pelanggaran dalam Undang-Undang Pidana Khusus, Mimbar Hukum, Volume 27, No. 3, Oktober.

Zulkifli, (2019), Penegakan Hukum Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di Provinsi Riau Berdasarkan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, Jurnal Magister Ilmu Hukum Unilak, Vol. 1 No. 1 Edisi Juni, https://journal.unilak.ac.id/index.php/gh/issue/view/275, diakses tanggal 10 Mei 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor: 13/Pid.Sus/2014/PN.Tg.Slr.

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor: 15/Pid.Sus/2014/PN.Tg.Slr.

Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 135/Pid.B/LH/2018/PN.Tar

Internet/Website

Ferdy Manurun, ESDM Temukan Penyimpangan BBM, http://rakyatkaltara.prokal.co/read/news/14502-esdm-temukan-penyimpangan-bbm, diakses pada Tanggal 30 Juli 2019.

I Gusti Ngurah AB, Gagalkan Penyelundupan 2 Ton Solar Ilegal, https://berau.prokal.co/read/news/38734-gagalkan-penyelundupan-2-ton-solar-ilegal, diakses pada tanggal 15 Juli 2020.

Lidya Julita Sembiring, Wah Ada 9 Titik Ladang Minyak di Kalimantan Utara, https://economy.okezone.com/read/2017/03/08/320/1637335/wah-ada-9-titik-ladang-minyak-di-kalimantan-utara, diakses pada tanggal 30 Juli 2019.

Mahardiansyah Toufiq Setiaji, 3 Tersangka Kasus BBM Terancam 6 Tahun Penjara dan Denda 6 Miliar, https://tribratanews.kaltara.polri.go.id/2019/02/3-tersangka-kasus-bbm-terancam-6-tahun-penjara-dan-denda-6-miliar/, dikases pada tanggal 10 Mei 2020.

Nasvar Nazar (Kepala Perwakilan SKK Migas), SKK Tegaskan Migas Dikuasai oleh Negara, Kaltara Miliki Cadangan Besar,http://rakyatkaltara.prokal.co/read/news/2510-skk-tegaskan-migas-dikuasai-negara-kaltara-miliki-cadangan-besar, diaskse pada tanggal 30 Juli 2019.

Nur Aditya, Polisi Bulungan Amankan Sopir dan Mobil isi Puluhan Jerigen BBM, https://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-bulungan-amankan-sopir-dan-mobil-isi-puluhan-jeriken-bbm.html, dikases pada tanggal 30 Juli 2019.

Samsul Umardhany, Polisi Belum Tetapkan Tersangka Penertiban Bentol dan Penyalahgunaan Pengangkutan BBM, https://kaltara.prokal.co/read/news/18971-polisi-belum-tetapkan-tersangka.html, diakses pada tanggal 10 Mei 2020.

https://kbbi.web.id/kumulatif




DOI: http://dx.doi.org/10.29303/ius.v8i2.760

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Copyright (c) 2020 Arif Rohman

Web
Analytics Jurnal IUS statcounter