Analisis Yuridis Terhadap Aspek Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orangtua

Muhammad Irvan Hidayana, Iman Jauhari, Azhari Yahya

Abstract


Hak asuh anak pasca perceraian tidak selamanya ditempatkan di bawah asuhan ibunya. Ada pula hak asuh yang diserahkan kepada bapaknya dalam putusan hakim. Seperti putusan Nomor 65/Pdt.G/2011/MS-Bna yang memberikan hak asuh kepada ayah. Begitu pula halnya dalam putusan Nomor 235/Pdt.G/2010/MS-Bna yang memberikan hak asuh anak kepada ibunya. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa putusan hakim berbeda antara yang satu dengan yang lain dalam memberikan hak asuh anak pasca perceraian dan menganalisis aspek yuridis terhadap perlindungan anak pasca perceraian orangtua pasca bercerai. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normative. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan diuraikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hal yang menyebabkan perbedaan pemberian hadhanah dikarenakan adanya penyerahan oleh ibu kepada ayahnya dan diputuskan dalam putusan verstek. Aspek perlindungan anak pasca perceraian yaitu: pertama, anak berhak mendapatkan pemeliharaan dari kedua orangtuanya. Kedua, biaya pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi tanggungjawab ayahnya. Ketiga, ayah bertindak sebagai wali jika anak tersebut perempuan. Keempat, antara orangtua dan anak masih saling mewarisi antar sesamanya.


Keywords


hak asuh, perceraian, perlindungan anak

Full Text:

PDF

References


Buku

Abdul Manan, (2000), Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Yayasan Al Hikmah, Jakarta.

Abdul Rahman Ghozali, (2008), Fiqh Munakahat, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Abdulkadir Muhammad, (2000), Hukum Acara Perdata Indonesia, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Abu Daud, (2006), Sunan Abu Daud, jilid 2, cet. 1, (terj. Muhammad Nashiruddin al-Albani, cet.1), Pustaka Azzam, Jakarta.

Al Imam Muhammad Asy-Syaukani, (1994), Nailul Authar, (terj. Adib Bisri Musthafa), dkk, juz vii, Asy-Syifa’, Semarang.

Al-Bassam Abdullah bin Abdurrahman, (2007), Syarh al-Bulῡghul Marᾱm, jilid. 6, (terj. Thahirin Suparta), Pustaka Azzam, Jakarta.

Amir Syarifuddin, (2006), Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Sayyid Sabiq, (2004), Fiqh al-Sunnah, (terj. Nor Hasanuddin dkk), Darul Fath, Jakarta Selatan.

W.J.S. Poerwadarminta, (2006), Kamus Umum Bahasa Indonesia, edisi III, cet. 3, Balai Pustaka, Jakarta.

Wahbah Zuhaili, (2011), Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, ed. In, Fiqih Islam: Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 10, Gema Insani Press, Jakarta.

Jurnal

Soraya Devy, Mela Mirdawati, Peran Perangkat Desa terhadap Pelaksanaan Perwalian Anak Korban Tsunami (Studi Kasus di Kec. Krueng Sabee, Kab.Aceh Jaya), Jurnal Samarah, 2018, Vol. 2, No. 1.




DOI: http://dx.doi.org/10.29303/ius.v8i2.704

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Copyright (c) 2020 Muhammad Irvan Hidayana, Iman Jauhari, Azhari Yahya

Web
Analytics Jurnal IUS statcounter