Kekuatan Hukum Sertifikat Tanah (Putusan Mahkamah Syar’iah Banda Aceh Nomor 223/PDT.G/20187MS-BNA)

Ikrar Cardova, Iman Jauhari, Muazzin Muazzin

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan hukum sertipikat hak atas tanah yang dinyatakan tidak berkekuatan hukum oleh mahkamah syar’iyah; metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini metode normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Berdasarkan fakta-fakta yang terdapat di masyarakat, sertipikat hak atas tanah belum sepenuhnya memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah. Dalam prakteknya seperti pada kasus dalam putusan m ahkamah Syar’iah Banda Aceh Nomor 223/Pdt.G/2017/MS.Bna hakim menetapkan bahwa penggugat yang merupakan ayah dari tergugat berhak mendapatkan ¼ (seperempat) bagian dan menyatakan bahwa sertipikat hak milik atas tanah No.10146 dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.


Keywords


Kekuatan Hukum, Sertifikat Tanah, Badan Pertanahan Nasioanal

Full Text:

PDF

References


Buku

Adrian Sutedi, (2006), Kekuatan Hukum Berlakunya Sertipikat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah, Cipta Jaya, Jakarta.

Bachtiar Effendie, (1993), Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-Perturan Pelaksaanya, Alumni, Bandung.

Badriyah Harun, (2013), Solusi Sengketa Tanah dan Bangunan, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Rusmadi Murad, (1991), Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah, Alumni, Bandung.

Sahnan, (2016), Hukum Agraria Indonesia, Setara Press, Malang.

Sarkawi, (2014), Hukum Pembebasan Tanah Hak Milik Adat Untuk Pembangunan Kepentingan Umum, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Supriadi, (2008), Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

Soeroso R, (2009) Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

Journal dan karya ilmiah lain

Bronto Susanto, “Kepastian Hukum Sertipikat Atas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997”, Jurnal, Vol.10, No. 20, 2014, 77.

Dedy Pramono, “Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia”, Jurnal Lex Jurnalica,Vol.12, No 3.

Harris Yonatan Parmahan Sibuea, “Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali”, Jurnal, Vol.2, No.2, 2011, 290.

Idri Hadisiswati, “Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah”, Jurnal Vol. 2, No. 1, 2014, 119.

Yuyun Mintaraningrum, “Aspek Kepastian Hukum dalam Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah”, Jurnal, Vol II, No.2, 2015, 109.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah.




DOI: http://dx.doi.org/10.29303/ius.v8i2.684

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Copyright (c) 2020 Ikrar Cardova, Iman Jauhari, Muazzin Muazzin

.

Web
Analytics Jurnal IUS statcounter