Efektivitas Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.39 Tahun 2016 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Prosedur Penempatan Kerja Bagi Pencari Kerja Di Kota Malang

Siti Awaliyah

Abstract


Tujuan penulisan artikel ini untuk membahas mekanisme penempatan tenaga kerja menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.39 tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja, prosedur penempatan kerja di Kota Malang, dan kesesuaian antara pelaksanaan perekrutan tenaga kerja dengan pelaksanaannya. Kajian menggunakan pendekatan sociolegal dengan sumber data primer dari pegawai Dinas Tenaga Kerja dan sumber data sekunder dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.39 tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja. Pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Mekanisme penempatan tenaga kerja kerdasarkan Permenaker No.39 Tahun 2016 melibatkan 3 instansi, yaitu Disnaker, perusahaan, dan Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja Swasta. Pencari kerja mengajukan permohonan kartu pencari kerja (AK/I) ke Dinas Tenaga kerja. Dinas Tenaga Kerja menerbitkan kartu AK/I dan mendata pencari kerja dalam kartu AK/II. Pemberi kerja mengajukan permohonan tenaga kerja dengan mengajukan kartu AK/III. Disnaker mengantarkan pencari kerja ke pemberi kerja untuk mengikuti seleksi. Pelaksanaan penempatan tenaga kerja di Kota Malang telah sesuai dengan ketentuan Permenaker No.39 Tahun 2019. Kendala yang dihadapi adalah tidak adanya dana untuk transportasi petugas antar kerja dan seringkali perusahaan tidak mengajukan laporan kebutuhan tenaga kerja ke Dinas Tenaga Kerja.


Keywords


Peraturan Menteri Tenaga kerja No.39 Tahun 2016, penempatan tenaga kerja, pencari kerja, petugas antar kerja, kartu pencari kerja

Full Text:

PDF

References


Buku

Budiono, Abdul Rachmad. 2011. Hukum Perburuhan. PT. Indeks:Jakarta.

Kusuma, Candra. 2013. Penelitian Interdisipliner Tentang Hukum. Epistema Institute. Jakarta.

Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan Badan Penelitian, Pengembangan dan Informasi. 2013. Karakteristik Ketenagakerjaan Umum Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2012. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Jakarta.

Rusli, Hardijan. 2011. Hukum Ketenagakerjaan, Berdasarkan UU No.13 No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait Lainnya. Ghalia Indonesia. Bogor.

Sub Direktorat Klasifikasi dan Pembakuan Statistik Derektorat Metodologi Statistik. 2002. KBJI 2002, Klarifikasi Baku Jenis Pekerjaan Indonesia. Badan Pusat Statistik. Jakarta.

Sutedi, Adrian. 2009. Hukum Perburuhan. PT. Sinar Grafika. Jakarta.

Jurnal dan Karya Ilmiah Lain

Altman, Steffe, Armin Falk, Simon Jager, Florian Zimmermann. 2019. Learning About Job Search: A Field Experiment with Job Seekers in Germany. Journal of Public Econmics. Volume 164. Agustus 2018.

Awaliyah, Siti. 2016. The Effectiveness of Anti-Discrimination Laws for Job Seekers in Indonesia. Journal of Law, Policy and Globalization. Vol.51.

Blazquez, Maite, Ainhoa Herrarte, dan Felipe Saez. 2019. Training and Job Search Assistance Programmes in Spain: The Case of Long-Term Unemployment. Journal of Policy Modelling. Volume 41. Maret 2019.

Weng, Yulei dan Hao Xu. 2018. How Guanxi Affects Job Seracc Outcames in China? Job Match and Job Turnover. Journal China Economic Review. Volume 51 Oktober 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Penempatan Tenaga Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1990)

Website

Badan Pusat Statistik. 2017. Pengangguran Terbuka Menurut Pendidkan Tertinggi yang Ditamatkan 1986-2016. Online. https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/972. Diakses tanggal 12 Januari 2017.

Iqbal. 2016. Alamak, 29.606 Pengangguran ada di Kota Malang. Jawa Pos Radar Malang Online. http://radarmalang.co.id/alamak-29-6060-pengangguran-ada-di-kota-malang-41627.htm. Diakses tanggal 24 Januari 2017




DOI: http://dx.doi.org/10.29303/ius.v7i2.647

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Web
Analytics Jurnal IUS statcounter

 

This journals is indexed on :