SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA (RESIDIVE)

Maksum Hadi Putra

Abstract


Sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana dalam implementasinya memiliki putusan yang mengakibatkan anak dipidana. Akibat dari perbuatannya, maka diberikan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku demi terciptanya kehidupan yang damai dan tentram, Penerapan sanksi kasus pelanggaran hukum oleh anak berbeda dengan kasus pelanggaran hukum oleh orang dewasa. Didalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana terdapat kekosongan norma. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa tentang pengaturan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana dan untuk menganalisa tentang implementasi sanksi terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana. Permasalahan penelitian yaitu Bagaimana pengaturan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana?. Bagaimana  implementasi sanksi terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana?. Metode pendekatan yaitu metode pendekatan perundang-undangan, metode pendekatan konsep, metode pendekatan kasus. Hasil penelitian menjelaskan pengaturan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana terjadi kekosongan norma. Implementasi sanksi terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana  terdapat putusan  mengadili, hakim menjatuhkan pidana dengan pemberatan, dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak tidak mengenal pemberatan. Atas dasar alasan tersebut maka perlu diformulasikan kembali aturan yang berkaitan dengan pengulangan tindak pidana anak.

 

Kata Kunci : Sanksi Pidana, Anak Residive


Keywords


Sanksi Pidana, Anak Residive

Full Text:

PDF

References


A. Buku-buku

Abdul Latif dan Hasbih Ali, Politik Hukum, PT. Sinar Grafika (Jakarta, 2011), hlm 22-23.

Aloysius Wisnubroto, Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer, Universitas Atmajaya (Yogyakarta, 1999), hlm 10.

Bellefroid dalam Moempoeni Martojo, Politik Hukum dalam Sketsa, Fakultas Hukum UNDIP (Semarang, 2000), hlm 35

Moh. Mahfud M.D, Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, Gama Media (Yogyakarta, 1999), hlm 9.

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti (Bandung, 2010), hlm 23-24.

Barda Nawawi Arif, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Media Group (Jakarta, 2007), hlm 78-79.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka (Jakarta, 1998), hlm 780.

Imam Syaukani dan A. Ahsin Thoari, Dasar-Dasar Politik Hukum, PT. Raja Grafindo Persada (Jakarta, 2010), hlm 26-27.

Karti Kartono, 1992, Pathologi sosial 2 Kenakalan Remaja, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 7

Kahar Masyhur, Membina Moral dan Akhlak, Jakarta, Kalam Mulia, 1985, hlm 71.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Cet II, Alumni (Bandung, 1998), hlm 166.

Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Undip (Semarang, 1995), hlm 40.

Nandang Sambas, 2010, Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta, Hlm. 116

Romli Atmasasmita, 1983, Problem Kenakalan Anak Remaja, Armico, Bandung, hlm. 22

Suhrawardi K. Lunis, Etika Profesi Hukum, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2000, hlm. 50.

Syaiful Bakhri, Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia, Total Media (Yogyakarta, 2009), hlm 155.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminilisasi, Pustaka Pelajar (Yogyakarta, 2005), hlm 11.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijjakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi, Pustaka Pelajar (Yogyakarta, 2005), hlm 51.

Teguh Prasetyo, Kriminalisasi dalam Hukum Pidana, Nusa Media (Jakarta, 2011), hlm27-28.

Wagiati soetedjo, Hukum pidana anak,Refika aditama, Bandung 2013.

B. Internet/Website

Selengkapnya :http://www.kompasiana.com/satriadinda/anak-dan-problematika-bangsa, di akses pada rabu, 2 maret 2016

https://irlandirfi.wordpress.com/2013/07/29/pemberian-sanksi-dan-proses-hukum-terhadap-anak-dibawah-umur-apakah-sudah-tepat, di akses pada kamis, 17 maret 2016

http://arti-definisi-pengertian.info/pengertian-arti-anak-negara diakses pada tanggal 18 maret 2016

C. Undang- Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak.




DOI: http://dx.doi.org/10.12345/ius.v4i2.344

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Web
Analytics Jurnal IUS statcounter

 

This journals is indexed on :