PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DI LUAR NEGERI MELALUI BANTUAN TIMBAL BALIK (MUTUAL LEGAL ASSISTANCE)

Ika Yuliana Susilawati

Abstract


Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di luar negeri melalui Bantuan Timbal Balik (Mutual Legal Assistance) merupakan mekanisme kerjasama internasional yang berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Negara Diminta. Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui pengaturan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di luar negeri berdasarkan Perjanjian Bantuan Timbal Balik (Mutual Legal Assistance) dan fungsi institusi penegak hukum dan lembaga terkait di Indonesia dalam upaya perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dengan cara melakukan Penelitian Yuridis Normatif. Berdasarkan hasil penelitian, Perjanjian dengan negara ASEAN maupun dengan Australia sama-sama mengatur mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dan institusi penegak hukum dan lembaga terkait yang terlibat dalam perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yaitu KPK, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri dan PPATK.

Kata kunci : Perampasan aset, Bantuan Timbal Balik


Keywords


Perampasan aset, Bantuan Timbal Balik

Full Text:

PDF

References


A. Buku

Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Eddy Pratomo, Hukum Perjanjian Internasional (Pengetian, Status Hukum dan Ratifikasi), Bandung: PT. Alumni, 2011.

I Wayan Parthiana, Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1, Bandung: Mandar Maju, 2012.

J. Danang Widoyoko, Oligarki dan Korupsi Politik Indonesia (Strategi Memutus Oligarki dan Reproduksi Korupsi Politik), Malang: Intrans Publishing, 2013.

B. Jurnal

Direktorat Hukum dan HAM, Evaluasi Peran Otoritas Pusat dalam Pelaksanaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance), 2013.

Irma Sukardi, Mekanisme Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Mutua Legal Assistance) dalam Perampasan Aset Hasil Tidak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Tmbal Balik dalam Masalah Pidana, (Tesis, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2012).

Toetik Rahayuningsih, Analisis Peran PPATK sebagai salah satu lembaga dalam menanggulangi Money Laundeing di Indonesia, (Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2013).

Trisno Raharjo, Kerangka Kerja dan Praktek Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik Perkara Tindak Pidana Korupsi di ASEAN, (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, tahun tidak dicantumkan).

Yunus Husein, Kerja Sama Internasional Dalam Pembekuan, Penyitaan dan Pengambilalihan Aset Tindak Pidana Korupsi, (Jurnal, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2009).

C. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, LN Nomor 76 Tahun 1981.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Australia mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Treaty Beatween The Republic of Indonesia and Australia on Mutual Assistance in Criminal Matters), LN Nomor 19 Tahun 1999, TLN Nomor 3807.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, LN Nomor 156 Tahun 1999, TLN Nomor 3882.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, LN Nomor 186 Tahun 2000 TLN Nomor 4012.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, LN 134 Tahun 2001, TLN Nomor 4150.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, LN Nomor 2 Tahun 2002, TLN Nomor 4168.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, LN Nomor 137 Tahun 2002, TLN Nomor 4250.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, LN Nomor 67 Tahun 2004, TLN Nomor 4401.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, LN Nomor 18 Tahun 2006, TLN 4607.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi, 2003), LN Nomor 32 Tahun 2006, TLN Nomor 4620.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Treaty Between the Republic of Indonesia and The People’s Republic of China on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters), LN Nomor 33 Tahun 2006, TLN Nomor 4621.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (Perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana), LN Nomor 62 Tahun 2008, TLN Nomor 4847.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, LN Nomor 166 Tahun 2008, TLN Nomor 4916.

Republik Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi), LN Nomor 5 Tahun 2009, TLN Nomor 4960.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, LN Nomor 122 Tahun 2010, TLN Nomor 5164.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Daerah Administrasi Khusus Hong Kong Republik Rakyat China tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Agrement Between The Goverment of The Repubic of Indonesia and The Goverment of The Hong Kong Special Administrative Region of The People’s Republik of China Concerning Mutual Legal Assistance in Criminal Matters), LN Nomor 25 Tahun 2012, TLN Nomor 5301.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Korea tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Treaty Between the Republic of Indonesia and The Republic of Korea on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters), LN Nomor 46 Tahun 2014, TLN Nomor 5513.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik India tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Treaty Between the Republic of Indonesia and The Republic of India on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters), LN Nomor 47 Tahun 2014, TLN Nomor 5514.

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri

Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Perjanjian Internasional.

Konvensi Wina 1986 tentang Hukum Perjanjian Internasional antara negara dengan organisasi internasional atau organisasi internasional satu sama lain.

Perjanjian Bantuan Timbal Balik ASEAN.

Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Australia Mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana

D. Internet

Samsul Hadi, Peran PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU di Indonesia dalam http://samsulhadifh.blogspot.co.id/2014/12/peran-ppatk-dalam-pencegahan-dan.html diakses pada taggal 21 Maret 2016.




DOI: http://dx.doi.org/10.12345/ius.v4i2.281

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Web
Analytics Jurnal IUS statcounter

 

This journals is indexed on :