STRATEGIC OF EMPOWERING GREEN INVESTMENT REGIME THROUGH DEVELOPING POTENTIAL OF MARINE TOURISM IN WEST NUSA TENGGARA PROVINCE

Nurasmah, SH

Abstract


The objective of the research is to know and to analizy the existence of  green investment regime through developing of the marine tourism in Indonesia, especially in Lombok; optimalized strategic and institution role for green investment; and to integrated of the sustainable regulation for green investment. The typical of the research is normative – empirical study. The approaches that used in this research are conceptual approach, statute approach and empirical approach as a supported  approach.
The result of the research shows that, first, conceptually, green investment regime is a part of green economy as a mainstream to develop investment especially in developing of marine tourism. Second, the strategic to optimalyze institution for green investment could be implemented through the general and special strategic. At the local level, the strategic of institutional empowering could be implemented by empowering of region resources management and social, economic and culture empowering. Third, internalization of the economic instrument aspect in to environmental management aspect could be follow by the green economic, so as the regulation of the investment priority not only economic oriented but also consider  environment aspect. The recomendations that can be proposed based on research result are , first, green investment regime is an ideal concept should be necessary embodying in investment practice in local area. It means that all of stakeholder required a good perception and understanding related to investment activity in local area. Second, it needs clarity strategic, program and the output must be concrete and the operational related to the management design to develop marine tourism in Lombok. Third, in order to create an optimal strategy, an effective and efficent development of Green Investmen,t its required a legal regulation in form of local government regulation on Marine Investment.  
Keywords: Green Investment, Marine Tourism.


Full Text:

PDF

References


Buku

Akhyaruddin. 2010. Trend Wisata Bahari. [Kemenparekraf] Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif [Internet]. Asia Pacific Discussion Forum on Blue Economy. [ dikutip tanggal 02 Januari 2014]. Dapat diunduh dari:

Fleming Peter and Marc T Jones, The end of Corporate Social Responsibility; Crisis and Critique, London, Sage Publication, 2013.

Huda, Ni Matul, Hukum Pemerintahan Di Daerah, Nusa Media, Bandung, 2012.

Ibrahim, Rustam. 2005. Bukan Sekedar Berbisnis; Keterlibatan Perusahaan dalam Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal PIRAC edisi Juli 2005.

Lawrence Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective, Russel Sage Fundation, New York,1975.

Liestyowati. 2009. Modul Perkuliahan Semester Ganjil TahunAkademik 2009/2010. Universitas Mercu Buana.

Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Adminstrasi Indonesia, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2001.

Rosidin, Utang, Otonomi Daerah dan Desentralisasi, Cv. Pustaka Setia, Bandung, 2010.

Solly Lubis, Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009.

Swanson, Diane. 2008. Top Managers as Drivers for Corporate Social Responsibility. Dalam Andrew (eds). The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility. Oxford. Oxford University Press.

Tuwo A. 2011. Pengelolaan Ekowisata Pesisir dan Laut. Surabaya (ID): Briliant Internasional.

Wiyono dan Kartawijaya. 2012. Perubahan Strategi Operasi Penangkapan Ikan Nelayan Karimunjawa, Jawa Tengah. Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan. 3(1). November 2012: 65-74.

Yaziji, M and Jonathan. 2009. NGOs and Corporations; Conflict and Collaboration. Cambridge. Cambridge University Press.

Yuwono MT. 2006. Pemanfaatan Survai dan Pemetaan laut untuk Menyongsong Kadaster Laut [Internet]. [diakses pada tanggal 20 Desember 2014]. Dapat diunduh dari: http://oc.its.ac.id/ambilfile.php?idp=404

Perudang-undangn

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia 5 tahun 1990 Tentang Konvensi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekositemnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2014 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal.

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.

Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan Dan Pariwisata.

Peraturan Menteri Budaya Pariwisata Nomor P.M.96/HK 501/MKP/2010 tentang Wisatatirta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pendelegasian Wewenang.

Peraturan Meneteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 57/KEPMEN-KP/2014 Tentang Rencana Pengelolaan Gili Ayer,Gili Meno dan Gili Trawangan di Provinsi Nusat Tenggara Barat Tahun 2014-2034

Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tatacara Perizinan dan Non Perizinan.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4 )

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2008 Tentang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029 ( Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 56)


Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Web
Analytics Jurnal IUS statcounter