JURIDICAL STUDY ON THE TRANSFORMATION OF PT. ASKES (PERSERO) INTO THE SOCIAL INSURANCE MANAGEMENT AGENCY ON HEALTH

Widya Hartati

Abstract


Social insurance management is a state responsibility as mandated in the 1945 Constitution (UUD 45). With the law of BPJS being issued as the managing and executing agency of National Social Security System (SJSN), PT ASKES Persero has been transformed into The Social Insurance Management Agency on Health (BPJS Kesehatan). The findings show that at the early stage after transformation and the BPJS Kesehatan began to operate, the programs managed by PT. ASKES (Persero) were transferred as the programs of BPJS Kesehatan through National Health Insurance Program (JKN). This transformation will cause the changing in the status of PT. Askes (Persero) from being Persero State-Owned Company (BUMN) into a public legal agency that directly reports to The President of Indonesia. The characteristics of BPJS Kesehatan are different from other BUMNs that seek profits. This agency works primarily on community service. The insurance money collected from the insured participants is managed at its best for the participants’ sake. Although this transformation was well prepared and implemented as the planned mechanism, at the practical level this program still has several issues related to the transformation i.e. lack of socialization and promotion, lack of service facility, inaccurate data, and the lack of health personnel.
Keywords: Transformation, BPJS Kesehatan, PT. Askes (Persero)

Full Text:

PDF

References


Buku-Buku

Departemen Pendidikan Indonesia, 2002, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Dirdjosisworo, Soedjono, 1983, Sosiologi Hukum, rajawali Pers, Jakarta.

Husni, L, Hukum Penempatan dan Perlindungan TKI, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2010.

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009

Muhammad Yamin dan Sbastian Matengkar, 2006, Intelejen Indonesia towards Profesional Intellegence, Gajah Mada University, Yogyakarta.

Soekanto, Soerdjono, 2012 Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Raja Wali Pers, Jakarta.

Soemardjan, Selo, 1965, Sifat-sifat panutan di Dalam Pandangan Masyarakat Indonesia. Masalah-masalah Ekonomi dan factor-faktor IPOLSOS, LEKNAS, MIPI, Jakarta.

Subianto, Achmad, 2010, Sistem Jaminan Sosial nasional, Gibon Books, Jakarta.

Sulastomo, 2008, Sistem Jaminan Sosial Nasional Sebuah Introduksi, Rajawali Pers, Jakarta.

Tanya, Bernard L et al, 2010,Teori hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Genta Publishing, Yogyakarta.

Usman, Rachmadi, 2004, Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, PT. Alumni, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok kesejahteraan sosial. LNRI. Tahun 1974 No. 53 TLNRI No. 3039.

Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. LNRI. Tahun 2003 No. 70 TLNRI No. 4297.

Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasioanl. LNRI Tahun 2004 No. 150 TLNRI No. 4456.

Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. LNRI. Tahun 2007 No. 106. TLNRI No. 4756 .

Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jamianan Sosial. LNRI Tahun 2011 No. 116 TLNR No. 5256.

Peraturan-Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 tentang Program Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri. LNRI Tahun 1981 No. 37 TLNRI No. 3200.

Peraturan-Pemerintah Nomor 67 Tahun 1991 tentang program Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. LNRI Tahun 1991 No.87 TLNRI No.3455.

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2013 tentang Pencabutan PP 28/2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi PNS dan Penerima Pensiun. LNRI Tahun 2013 No. 62 TLNRI No. 4294.

Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2013 tentang Pencabutan PP 69/1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan PNS, Penerima Pensiun, Veteran Perintis Kemerdekaan beserta Keluarganya. LNRI Tahun 2013 No. 90 TLNRI No. 3456.

Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Dewan Direksi Badan Penyelengara Jaminan Sosial. LNRI Tahun 2013 No. 240 TLNRI No. 5483.

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan. LNRI Tahun 2013 No. 243 TLNRI No. 5482.

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggara Jaminan Sosial. LNRI Tahun 2013 No. 238 TLNRI No. 5481.

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Hubungan antara Setiap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. LNRI Tahun 2013 No. 230 TLNRI No. 5473.

Perturan presiden Nomor 32 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah. LNRI Tahun 2014 No. 81.

Peraturan presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perpres no.12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. LNRI Tahun 2013 No. 255.

Peraturan presiden Nomor 110 Tahun 2013 tentang Gaji atau Upah dan Manfaat Tambahan Lainnya serta Insentif bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi BPJS. LNRI Tahun 2013 No. 254.

Peraturan presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial. LNRI Tahun 2013 No. 253.

Peraturan presiden Nomor 108 tahun 2013 tentang Bentuk dan Isi Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial. LNRI Tahun 2013 No. 252

Peraturan presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. LNRI Tahun 2013 No. 29.

Peraturan presiden Nomor 107 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Tertentu Berkaitan dengan Kegiatan Operasional Kementerian Pertahanan, TNI, dan Kepolisian NKRI. LNRI Tahun 2013 No. 251.

Makalah, Artikel

Anonim, 2012, Artikel Implementasi Menurut para Ahli, http//:www. El kawaqi.blog.spot.com

Anonim, 2014, Perlu Usaha Bersama Sempurnakan Pelaksanaan BPJS, http//: www.hukumonline.com.

Anonim, 2014, Cara Mendaftarkan BPJS Kesehatanku, http//:www.PortalKesehatanku.blogspot.com.

Anonim, 2014, Hak dan Kewajiban Peserta BPJS Kesehatan, http//:www.Mata fkui.rscm.org.

Anonim, 2014, Artikel tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, http//:www. Jamsostek.go.id.

Anonim, 2014, BPJS Kesehatan telah Selenggarakan Program Jaminan Kesehatan Secara Maksimal http//:www. Menkokesra.go.id.

Anonim, 2014, Sistem Baru yang Memberi Harapan, http//:www. Anggaran.depkeu.go.id.

Panduan BPJS Kesehatan, Panduan Layanan bagi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

Janis Navijan, 2014, Makalah BPJS Kesehatan Supply and Demand Terhadap Layanan Kesehatan.

Yaumil ch dan Agoes achir, 2002, Jaminan Sosial Nasional Indonesia, Jurnal Ekonomi Rakyat, Tahun I Nomor 7.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Web
Analytics Jurnal IUS statcounter