PERSPEKTIF KEDUDUKAN DEWAN PENGUPAHAN PROVINSI DALAM PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Zainun Zakiya Nugrahayu

Abstract


Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui kedudukan Dewan pengupahan Provinsi dalam Upah Minimum Provinsi . Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Objek penelitian pengaturan penetapan Upah Minimum Provinsi. Sedangkan subjek penelitiannya adalah Dewan Pengupahan Provinsi. Sumber bahan hukum dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah dan literature penunjang lainnya yang dianalisis secara normatif deduktif. Hasil penelitian menunjukkan pertama : Penetapan Upah Minimum Provinsi mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam hukum ketenagakerjaan, meskipun peraturan pemerintah yang khusus mengenai upah minimum belum  diterbitkan. Kedua: kedudukan Dewan Pengupahan Provinsi NTB sebagai lembaga fungsional teknis yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur sebelum menetapkan Upah Minimum Provinsi. Akan tetapi rekomendasi dari  dewan pengupahan tidak memiliki kekuatan yang mengikat yang menjadi dasar penetapan upah minimum provinsi. Dewan pengupahan juga tidak memiliki kewenangan koordinasi dengan dewan pengupahan di tingkat yang berbeda.  



Keywords


upah minimum provinsi, dewan pengupahan provinsi

Full Text:

PDF

References


Dwi Wahyuni, Nurseffi, Alasan Buruh Tolak Mentah Mentah Inpres UMP, 2013, Liputan 6, Jakarta

Husni, Lalu, Hukum Penempatan dan Perlindungan TKI, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Malang.

Pamungkas, Setyo, Dewan Pengupahan: Anomali Tugas dan Kewenangannya, 2013,Hukum Ketenagakerjaan, Jakarta.

Santoso, Sugeng, Susahnya Menetapkan Upah Minimum, 2014, Hukum Online.

Sidauruk, Markus, Kebijakan Pengupahan Indonesia, 2013, Kebijakan Pengupahan Indonesia; Tinjauan Kritis dan Panduan Menuju Upah Layak, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta.

Simanjuntak, APU, Payaman J.,1996, Teori dan Sistem Pengupahan, Himpunan Pembina Sumberdaya Manusia Indonesia (HIPSMI).

Zakki, M. Hussein, Kenapa Inpres 9/2013 Harus Dicabut?, 2013, Perhimpunan Rakyat Pekerja, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No.39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4279

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 Tentang Dewan Pengupahan

Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No.54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3952

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/MEN/1999 jo Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP 226/MEN/2000 tentang Upah Minimum

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak


Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Web
Analytics Jurnal IUS statcounter