HUBUNGAN KERJA ANTARA KEPALA DESA DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Khaeril Anwar

Abstract


Kelahiran Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa diharapkan mampu untuk mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa. Pemerintahan Desa dijalankan oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sedangkan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Berdasarkan hasil penelitian dengan berlakunya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, terjadi Perubahan Kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang kepala desa dan BPD, kepala desa tidak lagi bertanggung jawab kepada BPD. Hubungan kerja antara kepala desa dengan BPD adalah hubungan kemitraan, konsultasi dan koordinasi yang diatur dalam pasal 1 angka 7 yakni kepala desa dan BPD membahas dan menyepakati bersama peraturan desa, Pasal 11 ayat 1 yakni kepala desa dan BPD memprakarsai perubahan status desa menjadi kelurahan melalui musyawarah desa, pasal 27 huruf c yakni  Kepala Desa memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD, pasal 32 ayat 1 yakni  BPD memberitahukan kepada kepala desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis  enam bulan sebelum masa jabatannya berakhir, pasal 73 ayat 2 yakni  kepala desa mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan memusyawarahkan nya bersama BPD, pasal 77 ayat 3 yakni  Kepala Desa dan BPD membahas bersama pengelolaan kekayaan milik desa



Keywords


Pemerintahan Desa, Hubungan Kerja Kepala Desa dengan BPD

Full Text:

PDF

References


Afan Gaffar, Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Rajagrapindo Persada, Jakarta, 2013

Arbi Sanit, Perwakilan Politik di Indonesia, CV Rajawali, Jakarta, 1985.

CST, Kansil, Pemerintahan Daerah di Indonesia, Hukum Administrasi Daerah, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Dahlan Thaib dkk, Teori dan Hukum Konstitusi,

Hanif Nurcholis, Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Airlangga, Jakarta, 2011

H.A.W. Widjaja, Otonomi Desa merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Jimly Asshiddiqie, Sengketa Kewenangan Konstutusi Lembaga Negara, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006

Lalu Husni, Hukum Hak Asasi Manusia, PT Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta, 2009

Muhammad AS Hikam, Fungsi Perwakilan, Pembuatan Keputusan dan Pembentukan Legitimasi, Badan Pendidikan dan Pelatihan, Departemen Dalam Negeri, Jakarta. 1997

Moch. Solekhan, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, setara Press, Malang, 2012

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Risalah sidang BPUPKI dan PPKI 28 Mei-22 Agustus 1945, Setneg, Jakarta, 1995

Saragih Bintara, Fungsi Perwakilan, Pembuatan Keputusan dan Pembentukkan Legitimasi, Badan Pendidikan dan pelatihan, Departemen Dalam Negeri, Jakarta, 1997

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT Rajagrapindo Persada, Jakarta, 2011

Mariam Budiharjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,1998

Philipus M. Hadjon, dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada Universitas Press, Yogyakarta, 2011

Zainal Asikin, Pengantar Ilmu Hukum, PT Rajagrapindo Persada, Jakarta, 2013

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Sebelum Amandemen

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Sesudah Amandemen

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587)

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 20014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2006 tentang tata cara penyerahan urusan pemerintahan Kabupaten/Kota kepala desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158)

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Nomor 8 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2006 Nomor 8 seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengan No.45)

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Nomor 10 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2006 Nomor 10 seri E Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengan No.47)


Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Creative Commons License
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Web
Analytics Jurnal IUS statcounter