Pengantar redaksi

Jurnal di tangan pembaca sekarang ini adalah jurnal terbitan perdana. Dalam jurnal ini kami lebih memprioritaskan karya ilmiah yang sarat dengan kajian dan penelitian seputar persoalan hukum dan keadilan. Karya ilmiah yang berbasis riset melihat hukum pada ketelanjangannya yang tuntas sehingga segala hal yang mapan, termasuk kepastian hukum, “beresiko” menjadi mitos.

Padahal ciri khas hukum yang “sui generis” adalah kepastian hukum itu sendiri. Aliran positivisme hukum sangat mempercayai adanya kepastian hukum. Untuk membenarkan diri kepastian hukum dapat dijamin, kaum positivisme hukum menyerahkan kepada ‘sovereign’ (otoritas yang sah: legislatif, pemerintah, pengadilan) sebagai lembaga yang memonopoli untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan, memutuskan perkara, atau menerapkan norma-norma hukum. Hal ini terjadi karena adanya mitos tentang netralitas negara dalam mensejahterakan masyarakatnya. Negara akan dengan tegas bertindak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh hukum. Dalam pikiran penganut positivisme hukum tidak pernah terlintas apakah ‘sovereign’ yang dikelola oleh manusia-manusia itu   imun dari pengaruh ekonomi, politik, budaya, maupun sosial.

Terlebih lagi pada fase ‘late capitalism’,  hukum dan bisnis sudah bercampur menjadi model lawyering. Sejak hukum mengalami pencabangan (bifurcation), maka hukum bukan lagi menjadi tempat untuk mencari kepastian hukum. Kadang tak disadari keadaan ini dilukiskan dengan kata-kata ringan bahwa pengadilan bukan lagi menjadi tempat untuk mencari kepastian hukum, apalagi keadilan, melainkan untuk memburu kemenangan. Jika demikian, bukankah hukum dilahirkan ke masyarakat sudah cacat sejak lahir ? Filsuf Marc Galenter mengatakan, “The myth of the operation of the law is given the lie daily”. Apakah hukum setiap hari menunjukkan kebohongannya? Tetapi para ilmuwan dan praktisi hukum tidak perlu berkecil hati, bukankah ilmu fisika yang terlebih dulu menemukan rumus kepastian dengan teori Newton, akhirnya meruntuhkan sendiri rumus kepastian itu menjadi sebuah mitos.
Meski kepastian hukum hanya mitos, untuk menghindari kekacauan dan menata hubungan kemasyarakatan, ia harus diselamatkan. Untuk menyelamatkan kepastian hukum, hanya ada satu modal, yaitu kepercayaan kepada hukum.

Memang absurd, kejujuran untuk menyelamatkan mitos. Meski hanya mitos, kepastian hukum tidak boleh dikorbankan karena begitu kepastian tidak lagi terjamin, maka keadilan pun tidak dapat dipastikan lagi. Harapan akan tatanan yang mendekati keadilan hanya akan terpenuhi atas dasar kepastiannya. Oleh karena itu, meskipun kepastian hukum itu adalah mitos, ia tidak boleh dibahayakan karena merupakan kebutuhan fundamental  untuk menata interaksi dalam masyarakat. ‘Ubi jus incertum, ibi jus nullum’: dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum. Daripada kita hidup tanpa hukum sama sekali, mitos kepastian hukum mesti diselamatkan untuk menghindari kekacauan. Nah pembaca, apakah kepastian hukum itu adalah kenyataan atau hanya ilusi para ahli hukum?

[su_subpages depth=”0″][sitemap][/su_subpages]